METAMORFOSIS

:::Hanya catatan kecil & kliping artikel:::

More About Me...

hanya seorang anak manusia yang sedang belajar memaknai hidup, tapi ada yang pernah bilang "jangan hanya bisa mencari makna, tapi lakukan sesuatu untuk menemukannya", dan ada lagi yang bilang bahwa manusia yang hanya berorientasi pada makna maka dia akan selalu terjebak di masa lalunya dan selalu ragu dengan masa depannya. akhirnya saya memutuskan untuk menjalani hidup apa adanya, biar lebih hidup!

Another Tit-Bit...

seseorang pernah mengatakan "kalo ada sesuatu yang bisa dilakukan sekecil apapun, jika diawali dengan baik mungkin hasilnya akan besar"

Showing posts with label Desa. Show all posts
Showing posts with label Desa. Show all posts

Pengelolaan Keuangan Desa: Apa yang Baru?



UU No.32/2004 tentang pemerintahan daerah menyebutkan Desa (atau dengan nama lain) sebagai sebuah pemeintahan yang otonom. Untuk melaksanakan fungsinya, Desa diberikan dana oleh Pemerintah melalui pemerintahan atasan Desa. Oleh karena itu, Desa dibekali dengan pedoman dan petunjuk teknis perencanaan dan pengelolaan keuangan desa. Menurut IRE Yogyakarta, good governance dalam pengelolaan keuangan desa meliputi:

  • Penyusunan APBDes dilakukan dengan melibatkan partisipasi masyarakat.
  • Informasi tentang keuangan desa secara transparan dapat diperoleh oleh masyarakat.
  • APBDes disesuaikan dengan kebutuhan desa.
  • Pemerintah Desa bertanggungjawab penuh atas pengelolaan keuangan.
  • Masyarakat baik secara langsung maupun lewat lembaga perwakilan melakukan pengawasan atas pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh pemerintah desa.

Diterbitkannya Permendagri No.37/2007 tentang pengelolaan keuangan desa memberikan landasan bagi semakin otonomnya desa secara praktik, bukan hanya sekedar normatif. Rilis aturan ini kemudian diikuti dengan rilis Permendagri No.66/2007 tentang perencanaan pembangunan desa, sehingga terdapat kesinambungan antara aturan mengenai perencanaan dengan pengelolaan keuangan desa. Beberapa pertanya kemudian muncul berkaitan dengan substansi, urgensi, dan relevansi keuda aturan tersebut dengan aturan yang telah dberlaku dan dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten/kota, yang merupakan daerah otonom “atasan” dari desa. Beberapa Pemda telah pula menerbitkan Perda terkait pengelolaan keuangan desa ini.Pertama, apakah Permendagri 37/2007 ini sejalan dengan Permendagri 13/2006? Permendagri 13 tak ubahnya “kitab suci” bagi Pemda, sehingga kadangkala kelemahan/kekurangan/kesalahan dalam Permendagri tsb dipatuhi benar. Terbitnya Permendagri 59/2007 menunjukkan adanya kekurangan dalam Permendagri 13/2006. Pada bagian “Mengingat” Permendagri 37 disebutkan UU 32/2004, UU No.8/2005, dan PP No.72/2005, berbeda dengan Permendagri 13. Kedua, apakah pengaturan tentang penggunaan alokasi dana desa (ADD) oleh Desa dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten? Jika iya, maka akan mengurangi hakikat Desa sebagai Daerah yang otonom, tapi jika tidak, kemungkinan besar penggunaan ADD tidak ekonomis, efektif dan efisien, atau bahkan menyimpang dari aturan pengelolaan keuangan negara yang baik. Ketiga, bagaimana peran dan fungsi kecamatan dalam pengelolaan keuangan desa tsb? Aparatur kecamatan akan merasa cemburu apabila alokasi ADD untuk Desa ternyata sangat besar, sementara untuk Kecamatan alokasi anggaran untuk program/kegiatan sangat kecil atau malah tidak ada. Ada anggapan bahwa kecamatan adalah “atasan” desa, sehingga Desa mestinya “bergantung” dan “mematuhi” instruksi dari kecamatan. Pada kenyataannya, pengaturan dalam Permendagri 37/2007 ini tidak menyinggung sama sekali hal itu. Keempat, apakah memang terdapat kesesuaian yang utuh antara Permendagri No.37/2007 dengan Permendagri No.66/2007? Seharusnya, apa yang direncanakan menjadi dasar untuk mengalokasikan dana yang dialokasikan mengingat Depdagri sendiri “menganut” pendekatan anggaran berbasis kinerja. Artinya, seperti halnya Permendagri 13 yang “mematuhi” UU No.32/2004, UU No.17/2003 dan UU No.25/2004, maka konsep kinerja juga mestinya dijelaskan terkait dengan aspek perencanaan. Nah, jika dicermati lebih jauh, ada beberapa hal dari Permendagri 37/2007 dan Permendagri 66/2007 tidak sinkron secara teknis. Kelima, apakah aparatur Desa, terutama Sekretaris Desa dan Bendahara, akan mampu melaksanakan fungsi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban sesuai dengan yang diatur dalam Permendagri No.37/2007 tsb? Keterbatasan SDM dan kebiasaan yang berjalan selama ini harus dirubah dan diperbaikan sehingga kultur good government governance (3G) dapat merasuk ke dalam administrasi dan birokrasi desa. Keenam, secara teknis ada beberapa perbedaan antara Permendagri 37/2007 dengan Permendagri 13/2006. Di antara perbedaan tersebut adalah:

  1. Bendahara hanya satu, sementara di Permendagri 13 ada 2 (penerimaan dan pengeluaran);
  2. Tidak ada fungsi akuntansi. Dengan demikian, tidak ada laporan keuangan Desa.
  3. Kepala Desa tidak melimpahkan kewenangannya kepada bawahannya, kecuali kepada Sekretaris Desa selaku koordinator pengelola keuangan desa.
  4. Selain Sekretaris Desa dan bendahara, “pajabat” pengelola keuangan desa hanya diebutkan sebagai “perangkat desa lainnya.” Hal ini bisa menimbulkan interpretasi bahwa fungsi PPTK (dalam Permendagri 13) ditangani langsung oleh Kepala Desa atau Sekretaris Desa atau bendahara.

Beberapa persoalan lain akan muncul mengingat sangat beragamnya karakteristik Desa di Daerah. Dalam hal penentuan besaran ADD, misalnya. Apabila Pemerintah Kabupaten tidak bijak, dapat menimbulkan konflik antara Pemerintah Desa-Pemkab atau antar-Desa sendiri. Oleh karena itu, perlu dilakukan studi dan kajian yang mendalam sebelum kebijakan tentang pengalokasian ADD dalam APBD dilakukan. Meskipun tidak ada formula bagi-bagi yang sempurna, setidaknya formula yang ditetapkan oleh Pemda nantinya bisa diterima oleh sebagian besar Desa. (syukriy.wordpress.com)

Pembangunan Desa dan Kelurahan

Pedoman Bagi Kepala Desa dan/atau Perangkat Desa yang Akan Menjadi Calon Anggota Legislatif


Jakarta, kpu.go.id Menteri dalam Negeri melalui Surat Nomor 140/2661/SJ mengeluarkan pendoman bagi kepala desa dan/atau perangkat desa yang akan menjadi calon anggota legislatif.

Dalam surat tersebut disebutkan bahwa pengaturan bagi kepala desa dan/atau perangkat desa yang hendak mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif diatur sebagai berikut:

Kepala Desa dan/atau perangkat desa yang hendak menjadi calon anggota legislatif, wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada bupati/walikota dengan tembusan kepada camat dan badan permusyawaratan desa.

Bupati/walikota menyampaikan persetujuan/penolakan secara tertulis kepada kepala desa dan/atau perangkat desa pemohon dengan tembusan kepada camat dan badan permusyawaratan desa.

Kemudian, Persetujuan bupati/walikota bagi Kepala Desa dan/atau perangkat desa pemohon harus ditindaklanjuti dengan:

Penetapan Keputusan Bupati/Walikota tentang pemberhentian sementara kepala desa yang bersangkutan, dengan batas waktu sampai dengan penetapan anggota legislatif berdasarkan hasil pemilihan umum, Penetapan keputusan bupati/walikota tentang pengangkatan pejabat sementara kepala desa.

Berdasarkan surat persetujuan Bupati/Walikota terhadap perangkat desa yang hendak menjadi calon anggota legislatif, maka: Kepala Desa menetapkan keputusan kepala desa yang bersangkutan; dan Kepala Desa segera memilih atau mengangkat perangkat desa yang baru untuk menggantikan perangkat desa yang diberhentikan .

Adapun maksud dari pemberhentian sementara bagi kepala desa di atas adalah agar yang bersangkutan dapat berkonsentrasi dalam proses pencalonannya sebagai anggota legislatif dan untuk menghindari pemanfaatan kedudukan dan fasilitas desa dalam pemilu.

Bila kepala desa terpilih menjadi anggota legislatif, maka (1) yang bersangkutan diberhentikan dari jabatannya sebaga kepala desa dengan keputusan Bupati/Walikota; dan (2) Badan Permusyawaratan Desa bersama Pejabat Sementara Kepala Desa segera menyelenggarakan proses pemilihan kepala desa yang baru.

Dalam hal kepala desa yang tidak terpilih menjadi anggota legislatif, maka keputusan pemberhentian sementara sebagai kepala desa dicabut, dan yang bersangkutan kembali menjabat sebagai Kepala Desa sampai akhir masa jabatan. (Mantri/Redaktur)

Jadi Caleg, Kades Harus Cuti



Tidak eksplisit dilarang oleh Undang-undang, tetapi kades dilarang terlibat kampanye dan rangkap jabatan jadi legislatif.

Departemen Dalam Negeri (Depdagri) memutuskan kepala desa (kades) yang mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif (caleg) dari partai politik (parpol) harus berhenti sementara dari jabatannya sebagai kades. Sementara, perangkat desa yang turut mencalonkan diri sebagai caleg maka akan diberhentikan secara otomatis oleh pemerintah daerah di wilayahnya masing-masing. Keputusan pemerintah ini tertuang dalam Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 140/2661/SJ tertanggal 2 September 2008 guna menindaklanjuti amanah Undang-Undang (UU) Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Nomor 10 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.

Direktur Jenderal (Dirjen) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Depadgri Ayip Muflich mengatakan UU Nomor 10 Tahun 2008 memang tidak secara eksplisit mengatakan kades dan perangkatnya harus berhenti sementara atau berhenti otomatis jika menjadi caleg. Namun, pasal 84 huruf d UU Nomor 10 Tahun 2008 dan PP Nomor 72 Tahun 2005 menyatakan kades dilarang dilibatkan dalam kampanye dan kades tidak boleh merangkap jabatan menjadi anggota DPRD. Terkait dengan persoalan ini, Mahkamah Konstitusi (MK) juga telah memutuskan bahwa kepala daerah yang hendak mencalonkan diri kembali sebagai calon kepada daerah (incumbent) dalam Pemilu Kepala Daerah (Pilkada) maka harus diberhentikan sementara dari jabatannya sebagai kepala daerah.

"2004 Depdagri juga keluarkan surat edaran Nomor 141 tentang pedoman caleg tadi, bagi kades yang maju sebagai caleg harus diberhentikan sementara dan untuk perangkat desa harus diberhentikan," kata Ayip Muflich kepada wartawan di Jakarta, kemarin.

Mendagri Mardiyanto mengatakan tata cara pemberhentian kades dan perangkat desa sudah diatur dalam SE tersebut. Teknisnya, kades dan perangkat desa yang hendak mencalonkan diri sebagai caleg harus mengajukan permohonan tertulis pemberhentian kepada Bupati atau Wali Kota dan ditembuskan kepada Camat dan Badan Perwakilan Desa (BPD). Selanjutnya, surat permohonan pemberhentian itu menjadi dasar Bupati atau Wali Kota mengeluarkan surat pemberhentian dan mengangkat penjabat sementara kades atau perangkat desa yang baru.

"Ini memberikan fair play dalam rangka kegiatan legislatif dan supaya pekerjaan di pemdes tidak terbengkalai, ini merupakan suatu kewajiban," kata Mardiyanto.

Secara terpisah, Kades Bangkalan Madura, Abdul Hafidz menilai keputusan pemerintah melalui Depdagri yang mewajibkan pemberhentian kades dan perangkat desa dari jabatannya jika hendak mencalonkan diri sebagai caleg merupakan keputusan yang patut didukung oleh seluruh pihak. Pasalnya, sebagai abdi masyarakat seorang kades dan perangkat harus melayani kebutuhan masyarakat di daerahnya secara total. Memang setiap individu memiliki hak untuk berpolitik namun jangan sampai hak tersebut memunculkan dualisme peran dalam tubuh seorang abdi masyarakat.

"Sebagai abdi masyarakat seorang kades memang harus murni melayani kebutuhan masyarakatnya," kata Abdul Hafidz kepada Jurnal Nasional, Minggu (7/9).

Koordinator Nasional (Kornas) Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Jeirry Sumampouw mengatakan secara lebih luas seharusnya surat pemberhentian juga diwajibkan bagi setiap Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang hendak mencalonkan diri sebagai caleg. Selain guna menjaga netralitas PNS dan menindaklanjuti semangat UU Nomor 10 Tahun 2008, kepastian pemberhentian itu juga dapat menghemat uang negara jika yang bersangkutan nantinya benar-benar terpilih sebagai anggota legislatif.

"Ini penting karena syarat UU dan jangan sampai caleg terpilih itu nantinya terima gaji dobel seperti yang terjadi di 2004," kata Jeirry Sumampouw.

Secara terpisah, anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Andi Nurpati mengatakan UU memang tidak menyebutkan PNS harus diberhentikan jika hendak mencalonkan diri sebagai tapi cukup mengundurkan diri. Dan, surat pengunduran diri itu harus dilampirkan caleg yang bersangkutan jika hendak mendaftar ke KPU.

"Kalau sudah terpilih saya yakin dia akan mundur karena akan jadi masalah ketika itu tidak dilakukan," katanya.

MEMBANGUN BANGSA ADALAH MEMBANGUN DESA


Komitmen untuk melakukan pembangunan, tentunya bukan hanya milik pemerintah semata, tetapi juga menjadi tanggung jawab dari semua komponen bangsa. Masa lalu sentralisasi pembangunan era Orde Baru, harus mampu dijadikan motivasi untuk melakukan pembangunan secara menyeluruh, baik lintas sektoral, lintas wilayah maupun lintas bidang.


Salah satu komitmen yang dilakukan pemerintah sekarang adalah mendorong percepatan pembangunan khususnya di daerah-daerah tertinggal, termasuk desa tertinggal. Data Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal (KPDT) menyebutkan, terdapat 38.232 (54,14%) kategori desa maju,yang terdiri dari 36.793 (52,03) kategori maju dan 1.493 (2,11%) kategori sangat maju. Sementara desa tertinggal berjumlah 32.379 (45,86%) yang terdiri dari 29.634 (41,97) kategori tertinggal dan 2.745 (3,89%) kategori sangat tertinggal. Ketimpangan inilah yang menjadi komitmen dari PDT untuk melakukan percepatan pembangunan desa tertinggal.

Semantara itu, fakta tentang desa tertingga menyebutkanbahwa, desa belum dapat dilalui mobil sebanyak 9.425 desa, desa belum ada sarana kesehatan sejumlah 20.435 desa, desa belum ada pasar permamen sebanyak 29.421 desa, besa belum ada listrik sebanyak 6.240 desa. Sementara rata-rata keluarga miskin di desar tertinggal adalah 46,44% dan IPN desa tertinggal sebesar 66,46.

Besarnya dispasitas antara desa maju dan desa tertinggal sebagaimana yang tersebut di atas, banyak disebabkan karena masing-masing sektor (departemen tekhnis) berjalan dengan sendiri-sendiri, pembangunan yang berjalan belum sepenuhnya partisipatoris, pembangunan desa yang belum terintegrasi serta kebijakan-kebijakan pembangunan desa belum optimal menekankan pro poor, pro job dan pro growth.

Serta kebijakan pembangunan yang belum mampu mengambarkan karakteristik dari desa tersebut. Artinya, keberagaman desa diasumsikan memiliki karakteristik yang sama. Kondisi yang demikian, menjadi amat wajar jika ketimpangan antara desa maju dan desa tertinggal menjadi semakin besar.

Pengalaman inilah yang menjadi dorongan bagi KPDT untuk menekankan percepatan pembangunan desa dengan pendekatan yang holistik (menyeluruh). Konsep yang ingin dikembangkan oleh KPDT adalah dengan menerapkan desa model, yakni konsep pembangunan desa dengan penetapan desa sebagai lokus dan fokus dari berbagai bentuk intervensi dari pemerintah yang dalam hal ini adalah KPDT.

Berdasarkan pengalaman di atas, kebijakan desa model dipisahkan berdasarkan beberapa karakteristik desa, yakni desa pulau-pulau kecil, desa pesisir, desa perbatasan dan desa pedalaman. Kodifikasi ini dijadikan sebagai media untuk mempermudah berbagai instrumen dan pendekatan pembangunan pada desa tersebut.

Dan, sesuai dengan tupoksi KPDT, yakni sebagai koordinasi dan fasilitasi, kebijakan desa model diharapkan mampu menjadi perekat bagi sistimatisasi pembangunan desa yang melibatkan semua sektor atau departemen tekhnis. Karena bagaimanapun kebutuhan bagi percepatan pembangunan desa mancakup semua bidang, yakni infrastruktur, ekonomi, pemerintahan, tekhnologi, sosial dan budaya, pendidikan, lingkungan, aksesibilitas/informasi, kesehatan dan berbagai layanan dasar lainnya.

Mengingat besarnya cakupan tersebut, serta kemampuan KPDT yang terbatas, maka peran departemen tekhnis menjadi amat vital. Disinilah pentingnya sinergi antara Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal (KPDT) yang berkewajiban untuk melakukan perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan dibidang pembangunan daerah tertinggal, serta menyelenggarakan operasionalisasi kebijakan dibidang bantuan infrastruktur perdesaan, pengembangan ekonomi lokal dan pemberdayaan masyarakat.

Dengan demikian, sinergi dari semua stakeholder (baik pemerintah - departemen tekhnis dan KPDT -, pemerintah daerah, swasta dan masyarakat sendiri ) diharapkan mampu mendorong percepatan pembangunan bangsa, dimana desa menjadi komponen penting dari bangsa tersebut.

Dan, sasaran-sasaran strategis untuk berkurangnya desa tertinggal dan terisolir, berkurangnya indeks kemiskinan, meningkatnya pendapatan masyarakat yang ditandai dengan terciptanya lapangan kerja dan kesempatan kerja, berkembangnya perekonomian lokal masyarakat, kuatnya jaringan informasi dan ekonomi serta peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah dan masyarakat. Dan tidak yang tidak kalah penting adalah percepatan rehabilitasi desa pasca konflik dan bencana alam dapat tercapai dalam waktu dekat. Jelas sudah, bangsa membangun bangsa tidak bisa meninggalkan pembangunan desa. (Eko)

(lukman-edy.web.id)

Pengembangan Perdesaan

Model - Model
Pengembangan Perdesaan

Pengembangan perdesaan bisa dilakukan tidak harus melalui peran aktif pemerintah. Dengan model-model yang dikembangkan bisa menjadi pemacu pemberdayaan masyarakat desa yang dalam kurun dua sampai tiga tahun sudah dapat berkembang dan menjadi contoh masyarakat di sekitar model tersebut

Pelaksanaan pengembangan perdesaan bukan hanya harus dilakukan pemerintah, tetapi juga oleh unsur-unsur masyarakat yang lain. Bahkan tentu banyak yang tanpa peran aktif pemerintahpun, suatu upaya pengembangan perdesaan itu dapat dilakukan, sesuai kemampuan swadaya masyarakat itu sendiri. Maka percontohan-percontohan tersebut bisa dianggap sebagai suatu model-model pengembangan.

Karena itu model pengembangan perdesaan, ada yang mengikuti konsep KTP2D, ada yang berbasiskan Gabungan P3A, ada yang dilakukan oleh pondok pesantren serta LSM lainnya. Masing-masing model memiliki tujuan yang sama, yaitu pemberdayaan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat perdesaan. Dalam hal inilah selanjutnya, pemerintah berperan aktif sebagai fasilitator. Dalam arti juga harus mengintegrasikan model-model yang berkembang itu ke dalam suatu model yang ideal sesuai konsep pemerintah, sehingga dampak capaian pengembangannya pun tidak cuma lokal, melainkan secara holistik menjadi bagian dari keterpaduan unsur-unsur perkembangan dan pertumbuhan sosial-ekonomi-budaya secara nasional. Ada tiga hal penting dalam kaitan dengan model pengembangan perdesaan ini, menurut Direktur Perdesaan Wilayah Tengah, Ir. Moch. Yusuf Gayo, ketika ditemni Warta PERDESAAN yaitu sebagai percontohan empiris, sebagai ajang pembelajaran bagi unsur stake holder, serta transformasi pilot percontohan pengelolaan irigasi model ke model pengembangan perdesaan.

Percontohan Empiris
Model merupakan percontohan pemberdayaan masyarakat. Baik masyarakat di perdesaan bersangkutan maupun masyarakat perdesaan di sekitar model. Dalam pemberdayaan ekonomi kerakyatan, didukung pengembangan prasarana dan sarana perdesaan. Model, dalam pola pengembangan terkini, boleh dibilang hal baru dan menyangkut tidak kurang dari 11 instansi. Maka sebagai percontohan empiris, dalam kaitan dengan model itu, agar dalam pelaksanaannya dapat ditata peranan masing-masing instansi sehingga tidak saling tumpang tindih. Penetapan model sebaiknya merupakan kesepakatan antara departemen/instansi terkait didaerah. Yang paling dominan diantaranya Pemda, Depdagri (khususnya Ditjen Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan dan Ditjen Bangda), Deptan, Dephutbun, Departemen Eksplorasi Laut, Departemen Perdagangan dan Industri, dan Meneg Parsenibud. Dapat dipilih usaha ekonomi unggulan pada empat alternatif kawasan sebagai model. Ada lima macam usaha, sebut saja yang pertama usaha perkebunan rakyat atau hutan rakyat hak asal-usul yang biasanya berlokasi di kawasan pegunungan/perbukitan. Kemudian usaha pertanian lahan kering masyarakat yang biasanya di dataran tinggi. Ketiga, usaha persawahan yang umumnya di dataran rendah. Bagus juga usaha pengembangan rawa dan perikanan tambak masyarakat dan nelayan yang umumnya di daerah pantai/pesisir. Sedangkan yang kelima adalah usaha pemanfaatan sumber daya alam, industri kecil/pengolahan, kerajinan rakyat, dan pariwisata agro-eko-kultural. Model dapat juga diupayakan dari model-model pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang telah dikembangkan baik oleh perseorangan maupun berbagai lembaga nirlaba seperti pesantren, HKTI, LSM dan lembaga-lembaga sosial kemasyarakatan lainnya. Mereka cukup berhasil dan memberikan prospek yang baik. Disarankan agar dapat diadakan survei untuk mencari model-model di daerah masing-masing yang telah dan sedang dikembangkan oleh perseorangan dan oleh berbagai lembaga tersebut untuk dapat dijadikan Model Pengembangan Perdesaan. Selanjutnya, departemen/instansi terkait terutama di daerah, secara bersama-sama harus dapat menciptakan iklim yang kondusif dan perlindungan yang memadai bagi dapat berkembangnya ekonomi kerakyatan di perdesaan yang bersangkutan.

Ajang Pembelajaran
Ada empat unsur stake holder yang (akan) berperan dalam pengembangan perdesaan. Kesemuanya perlu memperoleh pengalaman nyata di lapangan. Keempat unsur tersebut adalah masyarakat, birokrat, pengusaha, dan unsur pendukung. Pembelajaran bagi unsur masyarakat ada beberapa poin penting. Agar secara mandiri dan kreatif mereka berprakarsa, mampu mencari langkah-langhah yang perlu dilakukan. Misalnya, selain usaha pertanian yang telah mereka lakukan secara turun temurun, mereka dapat menciptakan dan memperluas kegiatan ekonomi lainnya. Tetapi kegiatan ekonomi tersebut (harus) disesuaikan dengan kekhasan potensi ekonomi yang ada di perdesaan secara berkesinambungan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan. Terus terang yang begitu bukan merupakan hal yang mustahil.

Kemudian bagi unsur birokrat, model pengembangan perdesaan dapat memberikan pengetahuan praktis, upaya yang harus dilakukan, agar mampu mereposisikan dirinya dari sebagai Provider (penyedia/ pelaksana) menjadi sebagai enabler(pendamping / pemberdaya). Bagi unsur pengusaha, khususnya pengusaha perdesaan, bagaimana mereka bisa memposisikan dirinya sebagai mitra usaha ekonomi kerakyatan di perdesaan yang dapat menjalankan usaha dengan keuntungan wajar, tanpa merugikan masyarakat perdesaan. Terakhir bagi unsur pendukung seperti para cendekiawan, pemuka masyarakat, pemuka adat, pemuka agama, universitas, pesantren, LSM serta perseorangan dan lembaga-lembaga sosial kemasyarakatan yang peduli terhadap upaya pemberdayaan ekonomi kerakyatan. Kiranya mereka dapat memberikan dorongan dan stimulasi agar ketiga unsur tadi dapat bekerja sama dalam kesetaraan secara bersinergi melalui bidangnya masing-masing.

Transformasi Pilot Percontohan

Hal penting ketiga dalam kaitan dengan model pengembangan perdesaan adalah Transformasi Pilot Percontohan Pengelolaun Irigasi ke Model Pengembangan Perdesaan. Saat ini para KDPU/Pengairan sedang mengadakan Pilot Percontohan untuk pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan jaringan irigasi sebagai implementasi Inpres No. 3 tabun 1999 tentang pembaharuan kebijaksanaan pengelolaan irigasi. Jawa Tengah dan provinsi lainnya diJawa telah menetapkan DI Model, masing-masing satu buah di setiap kabupaten, yang memiliki areal sawah dominan dan telah melaksanakan langkah-langkah yang cukup jauh.

P3A dan P3A Gabungan yang dibentuk bukan saja menangani pengelolaan OP Jaringan Irigasi, tetapi telah berkembang ke arah kegiatan ekonomi lainnya. Ada usaha koperasi, toko saprodi, penangkaran benih, bengkel pemeliharaan alat-alat pertanian, peternakan, penyewaan alat-alat, baik dikelola secara perorangan maupun secara kelompok (KSM), sangat relevan dengan konsep pengembangan perdesaan.

Hal yang sama sedang dilakukan di propinsi lain di luar Jawa. Diantara pilot percontohan pengelolaan irigasi tersebut dapat dikembangkan untuk Model Pengembangan Perdesaan, dimana usaha agrobisnis padi dan palawija merupakan komoditas unggulannya.

Pengembangan SDM Perdesaan

Demikian gambaran keberadaan model-model pengembangan perdesaan yang diharapkan dapat memacu perkembangan perdesaan secara menyeluruh. Tetapi ada masalah yang (juga) sangat mendesak untuk dikembangkan untuk menunjang keberhasilan model, yaitu menyangkut sumber daya manusia. Jangka pendek peningkatan kualitas SDM perdesaan dapat dilaksanakan melalui beberapa jalur.
  • Pertama, melalui pelatihan-pelatihan yang bersifat terapan, terfokus, instan dan terarah, terutama dimaksudkan agar jiwa kewirausahaannya menjadi tinggi dan ulet.
  • Kedua, belajar sambil bekerja pada bidang-bidang yang langsung dapat diimplementasikan, proses belajar-bekerja dilaksanakan secara kolegial, dan diharapkan setiap tempat latihan tersedia tempat-tempat penginapan.
  • Ketiga, penyebaran melalui pondok-pondok pesantren.
  • Keempat, bimbingan secara terarah namun gradual melalui contoh-contoh nyata oleh orang yang dapat diterima oleh komunitas setempat.
Butir terakhir dapat dilakukan antara lain oleh pemuka dan tokoh masyarakat yang mempunyai keahlian khusus. Kita sebut (semacam) Community Organizer (CO).
Saat ini sedang direkrut sejumlah CO, dalam cakupan masih terbatas untuk membimbing P3A. Melalui CO ini, P3A diarahkan dapat melakukan diversifikasi usaha, tidak hanya pertanian saja. CO harus dapat diterima oleh masyarakat, dapat melebur ke dalam masyarakat, maka sebaiknya CO dipilih oleh masyarakat. Namun dalam jangka panjang, investasi SDM tidak dapat hanya mengandalkan pelatihan-pelatihan yang bersifat instan saja. Pelatihan harus lebih melembaga dan terencana.

Diharapkan kader-kader pengembangan perdesaan memiliki pengetahuan dan keterampilan yang cukup untuk membantu membangun kawasan perdesaan dan memberdayakan masyarakat perdesaan. Pelatihan-pelatihan yang lebih melembaga den terencana itu bisa berwujud lembaga pendidikan formal. Bidang ilmu yang diajarkan bisa mencakup beberapa jurusan seperti Pengembangan Perdesaan (rural development), Pemberdayaan Masyarakat (community empowerment), Pengentasan Kemiskinan den Konservasi Lingkungan (poverty alleviation and environmental conservation). Program pendidikan terdiri program diploma (D3) dan gelar (S1). Fakultasnya bisa berupa Fakultas Kemasyarakatan dan Perdesaan.

Transparasi dan Akuntabilitas Publik
Sudah cukuplah dengan adanya model pengembangan yang ideal, masyarakat yang dapat menyerap langkah-langkah pengembangan serta adanya community organizer yang memiliki pengetahuan dan keterampilan yang cukup baik pula? Jawabannya: belum cukup! Ada dua ekstrem sikap laku yang mungkin ditengah masyarakat perdesaan yang majemuk. Ekstrem yang pertama adalah Sikap laku yang dilandasi prinsip-prinsip demokrasi, transparasi dan akuntabilitas publik. yang kedua sebaliknya, mungkin pula telah berkembang sikap-sikap otoritarianisme, ketertutupan dan oligarki. Manakah yang harus dikembangkan untuk menopang model pengembangan agar mencapai hasil yang diinginkan. Tentu yang pertama. Harus ada demokratisasi, transparansi dan akuntabilitas publik.

Para community organizer dan para fasilitator, karena itu, harus menjadi motor bagi berkembangnya prinsip-prinsip demokrasi itu, dan diterapkan dalam keseharian masyarakat perdesaan. Penerapannya seperti dalam memilih para pengurus lembaga kemasyarakatan perdesaan.

Setiap anggota masyarakat memiliki hak yang sama untuk memilih dan dipilih sebagai pengurus. Bagi yang terpilih harus melindungi yang tidak terpilih. Sebaliknya yang tidak terpilih harus secara rela dan ksatria mengakui kekalahannya dan selanjutnya mendukung yang terpilih dengan sepenuh hati. Kemudian prinsip akuntabilitas publik harus meresap ke dalam jiwa setiap pengurus. Amanat yang mereka emban harus dipertanggungjawabkan kepada para anggota yang memilihnya serta masyarakat yang dipimpinnya.

Untuk semua itu, maka kearifan lokal (local wise) dan kecerdasan lokal (local genius) perlu dikembangkan, betapa pun mungkin perlu modifikasi dan dimanfaatkan untuk pengembangan perdesaan sesuai prinsip-prinsip yang positip. Termasuk kebiasaan lama turun temurun yang mungkin sudah ratusan tabun, seperti tradisi rembug desa, sistem irigasi Subak, dan lain-lain. Alhasil, memang sudah seharusnya dikembangkan perdesaan tanpa pernah memandang warga masyarakat perdesaan sebagai kelompok yang takberdaya melainkan yang pasti bisa berdaya apabila diberdayakan.

Kenapa desa selalu menjadi unsur pemerintahan yang dianggap remeh?


Mungkin sebenarnya tidak selalu, bahkan sejak jaman kolonial, desa sudah mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah hindia-belanda. Hal ini terbukti dengan diakuinya keberadaaan pemerintahan desa yang diatur dalam peraturan perundangan waktu itu. Tetapi sudah menjadi paradigma bahwa desa adalah unsur pemerintahan yang berada di urutan terbawah dalam daftar perhatian pemerintah. Meskipun akhir-akhir ini sudah mulai muncul geliat untuk kembali “menghidupkan” ujung tombak pelayanan masyarakat ini misalnya dengan adanya rencana pembuatan undang-undang tentang desa, namun tetap saja, desa adalah desa, sebuah unit penyelenggaraan pemerintahan dengan sistem yang sangat sederhana.

Ironisnya, dengan kesederhanaan itu desa dituntut untuk bisa “ngawulani” berbagai kepentingan yang seringkali menjadi beban berat apabila dilihat dari segi kapasitas dan kewenangan yang dimiliki termasuk ketika desa menjadi favorit komoditas politik pada masa-masa menjelang pesta demokrasi. Selanjutnya desa hanya akan menjadi objek, padahal untuk mewujudkan kesejahteraan yang diperlukan adalah adanya partisipasi dari seluruh elemen yang di dalamnya syarat dengan kegiatan yang dilaksanakan di level terbawah, artinya desa harus menjadi subjek pembangunan. Bukan hanya di tataran pemerintahan melainkan di seluruh lapisan masyarakat dimana pemerataan kesejahteraan akan benar-benar menyentuh sasaran.

Kembali pada pertanyaan kenapa desa masih dianggap remeh, setidaknya ada beberapa indikator yang mencerminkan rendahnya daya tawar desa yang membuat pertanyaan tersebut hampir tidak terjawab.

· SDM yang rendah

· Wilayah kerja yang sempit

· Anggaran penyelenggaraan pemerintahan sedikit

· Sistem kerja klasik

· Posisi dalam struktur pemerintahan terrendah

· Wewenang pengelolaan SDA sangat terbatas

· Tidak bisa menghasilkan sesuatu yang dianggap menguntungkan

· Proyek kegiatan yang dilaksanakan berdana minim

· Dan lain-lain

Bagaimanapun idealnya sebuah sistem apabila tidak didukung dengan sumber daya yang bagus maka pelaksanaanya pun akan tetap terseok-seok. Bukan rahasia lagi dan semua orang pun mengakui bahwa SDM dalam struktur pemerintahan desa menjadi faktor yang paling merefleksikan kemajuan dan perkembangan desa di masa depan. Untuk itu perlu dilakukan evaluasi terhadap pola rekriutmen aparat pemerintah desa yang selama ini terkesan seadanya dan kurang terkontrol. Yang menjadi masalah adalah bahwa minat masyarakat untuk mengisi struktur jabatan di desa masih rendah, dan kalaupun ada yang berminat biasanya hanya mereka yang sudah tidak punya pilihan pekerjaan lain atau bahkan hanya dijadikan pekerjaan sambilan. Sedangkan yang semestinya dianggap memadai dan mempunyai kapasitas yang cukup akan menjauh dari pekerjaan sebagai perangkat desa dan memilih mencari pekerjaan yang lebih menghasilkan. Cukup rasional dan memang tidak banyak yang bisa diharapkan dengan menjadi aparat pemerintah desa.

Selain pola rekruitmen yang perlu dievaluasi, pembenahan sumber daya manusia bagi aparat pemerintah desa bisa dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan baik yang menyangkut praktek-praktek penyelenggaraan pemerintahan maupun pengembangan pola pikir yang berorientasi pada peningkatan kreativitas dan inisiatif. Kenyataan dalam praktek yang sebenarnya, para perangkat desa dituntut untuk bisa selalu tanggap terhadap lingkungan wilayah kerjanya dan mampu melihat peluang untuk mengembangkan kekayaan desa melalui peningkatan sumber pendapatan desa. Aplikasi itulah yang dibutuhkan guna mendorong pemerintah desa agar bisa mengelola anggaran yang terbatas untuk menciptakan kemandirian yang partisipatif dan mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh warganya.

Pemberdayaan desa melalui manajemen pendapatan desa


Desa yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah dan berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati, dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan desa, dalam melaksanakan tugas pelayanan, pembangunan desa serta pembinaan masyarakat, maka selain memiliki sumber pendapata asli desa sesuai dengan UU No. 32/2004 desa juga berhak atas bagian dari Dana Alokasi Umum yang diterima oleh daerah, demikian pula hak atas pembagian ini diamanatkan dalam UU No. 33/2004.

Untuk itu, agar pelaksanaan pembangunan di desa bisa lebih optimal sesuai dengan harapan pemerintah dan masyarakat, serta dapat menumbuhkan partisipasi dan lebih memberdayakan masyarakat sehingga bentuk desa yang mandiri dan berkeadilan dapat terwujud, maka perlu ditetapkan regulasi atau suatu sistem yang mengatur manajemen/pengelolaan desa khususnya yang terkait dengan keuangan. Dimana regulasi tersebut diharapkan dapat membantu dan mempermudah pemerintah desa dalam mengambil kebijakan maupun keputusan dalam pengelolaan aset dan keuangan desa. Hanya saja satu hal yang perlu diperhatikan adalah bahwa sistem pengelolaan keuangan desa harus dibuat sesederhana mungkin namun tetap mengacu pada peraturan yang ada. Kenapa harus sederhana? Perlu diingat bahwa sebagian besar sumber daya para penyelenggara pemerintahan desa masih relatif rendah dan masih selalu membutuhkan pedoman yang detail terhadap berbagai prosedur maupun aturan baru.

Dengan sistem yang sederhana itu diharapkan desa mampu mengelola hasil usaha yang merupakan hasil dari usaha-usaha yang sah yang dimaksudkan untuk meningkatkan pendapatan serta menciptakan usaha-usaha baru dalam batas sesuai dengan aturan yang berlaku. Usaha tersebut bisa meliputi pembakaran kapur, genting, bata merah, usaha perikanan, peternakan, perkebunan dan lain-lain. Dengan demikian maka selain sistem yang sederhana, para penyelenggara pemerintahan desa yang dalam hal ini adalah kepala desa dan perangkatnya perlu mendapatkan bimbingan untuk bisa lebih kreatif dalam mencari peluang-peluang usaha yang ada di wilayahnya agar nantinya usaha tersebut benar-benar merupakan usaha yang dapat memberikan kontribusi positif untuk mendukung sumber pendapatan desa yang pada akhirnya dapat membantu pemerintah daerah itu sendiri dalam mewujudkan desa yang mandiri. Selain itu, usaha yang diciptakan tersebut juga diharapkan dapat mendorong partisipasi masyarakat dalam berbagai kegiatan pembangunan serta dapat meningkatkan taraf ekonomi dan kemajuan masyarakat diberbagai bidang, termasuk pengembangan pola pikir yang berorientasi pada peningkatan kualitas hidup.

Adapun untuk meningkatkan pendapatan desa yang optimal dalam menunjang penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa yang lebih baik serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sumber-sumber pendapatan desa dapat dikembangkan dalam bentuk:

- Peningkatan, penggalian sumber pendapatan desa yang berasal dari swadaya, partisipasi dan gotong royong;

- Peningkatan jenis-jenis pungutan desa yang ditetapkan dengan peraturan desa;

- Peningkatan pemanfaatan sarana prasarana, sewa dan fasilitas lainnya yang dimiliki oleh desa.

Sedangkan usaha pengembangan kekayaan desa bisa dilakukan melalui:

- Penanaman pohon di pinggir jalan atau tempat lainnya yang dalam penguasaan dan pengawasan desa;

- Penitipan tanaman pada tanah-tanah masyarakat dengan sistem bagi hasil;

- Pemanfaatan hasil dari gerakan penghijauan;

- Penitipan bibit ternak, bibit ikan kepada masyarakat dengan sistem bagi hasil;

- Pemanfaatan bangunan desa;

- Pemanfaatan lapangan olah raga;

- Menyewakan tanah kas desa;

- Dan usaha-usaha lain yang dapat meningkatkan pendapatan desa sekaligus mewujudkan partisipasi masyarakat di berbagai sektor.