METAMORFOSIS

:::Hanya catatan kecil & kliping artikel:::

More About Me...

hanya seorang anak manusia yang sedang belajar memaknai hidup, tapi ada yang pernah bilang "jangan hanya bisa mencari makna, tapi lakukan sesuatu untuk menemukannya", dan ada lagi yang bilang bahwa manusia yang hanya berorientasi pada makna maka dia akan selalu terjebak di masa lalunya dan selalu ragu dengan masa depannya. akhirnya saya memutuskan untuk menjalani hidup apa adanya, biar lebih hidup!

Another Tit-Bit...

seseorang pernah mengatakan "kalo ada sesuatu yang bisa dilakukan sekecil apapun, jika diawali dengan baik mungkin hasilnya akan besar"

Showing posts with label Pendidikan. Show all posts
Showing posts with label Pendidikan. Show all posts

Guru Honorer Capai 10 Ribu Orang, Sertifikasi Genjot Mutu Guru

Kesejahteraan guru masih saja menjadi permasalahan di negeri ini. Dalam hal ini, banyak yang menilai guru belum mampu memberikan pendidikan yang baik terhadap muridnya. Walaupun banyak siswa-siswa pintar hasil didikan guru yang mampu mengharumkan nama Indonesia di mata dunia, tetapi hal itu tercoreng oleh aksi tawuran dan aib-aib lainnya yang menodai buruk dunia pendidikan. Data Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Sumbar, guru di Sumbar saat ini berjumlah sekitar 73.171 orang. Dimana lebih kurang 3.000 merupakan guru bantu yang telah masuk dalam database. Sedangkan guru honorer yang belum masuk database, atau dengan kata lain yang gajinya tidak dibiayai APBN jumlah cukup banyak, mencapai 10.000 orang.

Namun dari 73.171 jumlah guru yang ada itu, 46.999 orangnya belum berkualifikasi S-1. Masih banyak mereka yang hanya mempunyai kualifikasi D-2, bahkan yang hanya tamatan sekolah pendidikan guru (SPG), yang setara dengan tamatan SMA. Ini tentu cukup memiriskan, sebab selain mengebiri UU No 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen, juga membuat seorang guru tidak bisa disertifikasi, dan mendapatkan tambahan gaji.

Menurut Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Sumbar, Burhasman Bur, saat ini pemerintah pusat dan provinsi telah berupaya untuk meningkatkan kulitas dan kesejahteraan guru. Bahkan sejak 2007 telah dilaksanakan program kualifikasi guru, yang bekerjasama dengan pemerintahan kabupaten/kota.

“Dimana dengan meningkatkan kualifikasi guru-guru yang belum berijazah S-1 menjadi S-1, kita berharap kualitas dan kompetensi guru yang bersangkutan juga semakin meningkat. Dan program ini telah kita gulirkan kepada seluruh kabupaten/kota, tetapi masih ada daerah yang tidak meresponnya, padahal ini sangat penting,” ucapnya.

Padahal dengan ijazah S-1, lanjut Burhasman, guru berpeluang untuk disertifikasi. Dan mendapat tambahan tunjangan profesi sebesar satu bulan gaji, di luar gaji poko dan tunjangan fungsional. Itu semua berlaku bagi guru PNS ataupun yang guru honorer. “Kita berharap dengan tingginya tuntutan akan pendidikan saat ini, guru bisa meningkatkan kompetensinya, salah satunya dengan peningkatan kualifikasi, serta melakukan sertifikasi,” tukasnya.

Hingga 2007, guru di lingkungan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Sumbar yang telah disertifikasi berjumlah 6.421. Dan mereka berhak untuk menerima tunjangan fungsional setiap bulannya. Tetapi sayangnya, sampai sekarang belum semua guru yang telah disertifikasi itu telah menerima tunjangan fungsional. Padahal pemerintah pusat telah menurunkan tunjangan untuk profesi guru di Sumbar Rp7 miliar. Sedangkan yang akan disertifikasi pada tahun ini berjumlah 5.385 orang.

Di tempat terpisah, Kepala Dinas Pendidikan Kota Padang Nur Amin, mengatakan bahwa jumlah guru di Kota Padang berjumlah 9.600 orang.

Lebih dari setengahnya, yakni 5.100 orang merupakaan guru honorer. Pada tahun 2007 telah dilakukan sertifikasi kepada sekitar 643 orang guru. Sedangkan pada tahun 2008 ini telah diusulkan 1.065 guru untuk di sertifikasi.

Nur Amin juga mengakui bahwa dari sekian banyak guru di Kota Padang, masih banyak mereka yang belum melaksanakan tugas dengan sungguh-sungguh. “Kita berharap dengan peningkatan kualifikasi dan sertifikasi, guru-guru betul-betul bisa memiliki empat kompetensi yaitu, kompetensi profesional, kompetensi pedagogik, kompetensi sosial dan Kompetensi kepribadian. Bagi guru yang tidak memiliki keempat kompetensi itu, mereka akan tertinggal,” pungkasnya. (enewsletterdisdik.wordpress.com)

International Conference on Education targets inclusion, November 25 to 28

International Conference on Education targets inclusion, November 25 to 28
  • Poster 2008

Marginalised children including those with disabilities, migrants, street children and HIV/AIDS orphans are largely excluded from the school system.

How to include them is the theme of the International Conference on Education, organized by UNESCO’s International Bureau of Education (IBE) from 25 to 28 November in Geneva (Switzerland).

The conference, “Inclusive Education: the Way of the Future” will examine ways for schools to become more open to diversity and effectively reduce the drop-out rate. It aims to share experiences regarding education for inclusion, identify educational systems that take the diversity of pupils into account, and examine the role of governments in implementing policies promoting inclusion.

The event will bring together some 1,500 participants, among them 100 ministers and deputy ministers as well as education experts, representatives of NGOs and United Nations agencies. The opening plenary session, presided by UNESCO’s Director-General, Koïchiro Matsuura, will feature an introductory debate.

During the Conference, UNESCO will launch the 2009 Education for All Global Monitoring Report, “Overcoming inequality: Why governance matters”. Eight years after the World Education Forum in Dakar (Senegal), it assesses the progress towards achieving Education for All goals.

In the run up to the conference a collection of more than 70 National Reports on the educational systems of different countries has been gathered.

These reports are one of the main sources for comparing educational data across countries and over time, and an invaluable tool for the exchange of information and experience in the field of education. The conference has also drawn messages of support from the Education Ministers of 135 countries worldwide.

Participants will also have the opportunity to attend a screening of the film The Class (Entre Les Murs). The film, directed by Laurent Cantet and winner of the Palme d’Or at the 2008 Cannes Film Festival, was entirely shot in a public school located in a working-class Paris neighbourhood and explores the daily challenge of teaching a class of young teenagers coming from mixed cultural and social backgrounds.

The International Conference on Education is a major international forum for education policy dialogue among Ministers of Education and other stakeholders (researchers, practitioners, representatives of intergovernmental organizations and civil society).

It is organized by the International Bureau of Education (IBE), the UNESCO institute specializing in assisting Member States to achieve quality Education for All through innovative curriculum development and implementation. (UNESCO)

3 Life Skills dari Laskar Pelangi

lp-movie.gifKisah dalam novel realis Laskar Pelangi itu memang sungguh inspiratif. Sederet kisah penuh semangat dari sukumpulan anak-anak Belitong, Bangka yang tak ingin pernah menyerah dalam meraih sejumput impian. Sederet narasi tentang apa itu makna keteguhan, keyakinan dan hasrat untuk meraih kemajuan. Kini novel legendaris itu diangkat dalam sebuah film yang juga tak kalah menawannya. Dalam film besutan sineas muda Riri Reza dan Mira Lesmana ini, spirit inspiratif itu kian tergambarkan dengan indah dan kian hidup.

Pada akhirnya kisah realis Laskar Pelangi itu memang mendedahkan begitu banyak pelajaran tentang life skills. Disini kita mencoba secara ringkas menelisik tiga diantaranya. Life skills yang pertama adalah apa yang sudah lama dibuktikan melalui serangkaian riset merupakan elemen kunci dalam mengarungi keberhasilan hidup, yakni: persistensi.

Tak pelak, tokoh Ikal, Lintang beserta kawan-kawannya, telah menyajikan serangkaian kegigihan, persistensi dan keuletan yang menggumpal. Ditengah segala keterbatasan sarana pendidikan dan ekonomi yang menghimpitnya, mereka selalu mengelak untuk menyerah dan terpelanting. Mereka terus berjalan dan berlari meski segenap rintangan selalu mengintai, dan beragam tekanan senantiasa mengendap-ngendap disetiap sudut persimpangan jalan.

Pribadi-pribadi nan tangguh memang hanya akan terukir dalam jejak penuh tekanan yang menggedor. Kegigihan untuk terus berusaha dan ketangguhan untuk terus bangkit di setiap tikungan kegagalan, adalah sebuah rute yang mungkin mesti ditapaki dalam sirkuit menuju keberhasilan. Dengan kata lain, sikap hidup yang penuh persistensi adalah sebuah life skills yang mestinya selalu ditautkan dalam jagat kesadaran kita, manakala kita hendak merengkuh sejumput harapan.

Pelajaran life skills kedua yang juga bisa dipetik dari kisah inspiratif ini adalah : passion for excellence. Tokoh bu guru Muslimah tak pelak telah menyajikan ketrampilan ini dengan penuh kegemilangan. Dalam naungan gedung sekolah yang nyaris roboh, dan dalam kekelaman hidup anak-anak didiknya, bu Mus nyaris tak pernah kunjung memadamkan spirit passion for excellence pada profesi yang ditekuninya. Dedikasi yang mengakar dan keteguhan komitmen pada profesinya, membuat ia senantiasa berikhtiar untuk menghamparkan yang terbaik buat segenap anak didiknya.

Passion for excellence mungkin hanya akan menyeruak kala kita memang benar-benar memiliki dedikasi dan passion dengan pekerjaan/profesi yang tengah kita lakoni – entah sebagai seorang guru, salesman, manajer, entrepreneur atau tukang potong rambut. Inilah sebuah dedikasi yang terbit dari rasa bangga dengan pekerjaan yang kita lakukan, dan dari sebuah keyakinan bahwa bekerja juga adalah sebuah ibadah. Sebuah keyakinan yang mestinya meng-inspirasi kita untuk selalu membentangkan kerja-kerja ekselen dalam setiap jejak kehidupan profesional yang tengah kita rajut.

Pelajaran life skills yang terakhir adalah ini : teruslah nyalakan harapan dan mimpi untuk merengkuh masa depan yang lebih indah nan bermartabat. Anak-anak belia dari Belitong itu, dengan caranya masing-masing, mencoba untuk terus merayakan nyala harapan itu, meski kegetiran demi kegetiran hidup selalu menyelinap dan menyergap. Sebab jika setitik harapan itu juga sudah padam, maka apa lagi yang tersisa untuk menopang jalan kehidupan yang kian keras?

The future belongs to those who believe in the beauty of their dream, begitu sebuah kalimat bijak pernah menggema. Ya, masa depan hanya akan menjadi milik mereka yang percaya dengan keindahan impian dan harapan-harapannya. Itulah sebabnya, kita barangkali mesti juga memelihara harapan positif tentang masa depan yang lebih baik. Sebuah keyakinan dan mindset positif bahwa kita juga bisa menganyam sebuah kehidupan yang indah, a better and more beatiful life.

Sebagai sebuah penutup, mungkin ada baiknya kita menyanyikan bersama theme song berjudul Laskar Pelangi, yang diusung oleh grup band Nidji. Begini salah satu petikan syairnya:

Laskar pelangi
Takkan terikat waktu
Jangan berhenti mewarnai
Jutaan mimpi di bumi

So, celebrate your dreams. Celebrate your life !!

Yodhia Antariksa

Note : Jika Anda ingin mendapatkan file powerpoint presentation mengenai management skills, strategy, marketing dan HR management, silakan datang KESINI.

Pengembangan SDM Aparatur Yang Lebih Murah Dan Menarik: Tips Untuk Para Pengelola Diklat dan atau Kepegawaian - oleh Dedy S. Priatna


Sejak berdirinya tahun 1984, Pusat Pembinaan, Pendidikan dan Pelatihan Perencana (Pusbindiklatren) Bappenas, yang dahulu dikenal dengan OTO (Overseas Training Office) dan kemudian dikenal sebagai Pusat Pendidikan dan Latihan Perencanaan Pembangunan (Pusdiklat Renbang), telah memberikan beasiswa dan menghasilkan alumni sebanyak 11.401 orang, yang terdiri dari 329 orang S3 luar negeri, 1.739 orang S2 luar negeri 542 orang S2 dalam negeri, serta untuk diklat non-gelar di luar negeri sebanyak 3.011 orang dan di dalam negeri sebanyak 5.780 orang. Dari pengalaman dan pengamatan kami selama lebih dari 4 tahun menjadi Kepala Pusat di Beppenas ini, ternyata banyak sekali yang dapat dijadikan pelajaran khususnya bagi kami di Bappenas dan umumnya bagi para pengelola diklat dan atau kepegawaian baik di pemerintahan pusat dan daerah, maupun masyarakat pada umumnya.

Jebakan Pendidikan

perguruan tinggi

“Jebakan” pendidikan tinggi semakin mengkhawatirkan. Angka lulusan perguruan tinggi yang menjadi pengangguran naik dua kali lipat dari 5,7 persen pada 2004 menjadi 11,4 persen pada 2008. Pada 2004 lulusan perguruan tinggi 500 ribu orang, pada 2008 dua kali lipatnya jadi 1,1 juta orang. Jadi bisa dipastikan bahwa pasar tenaga kerja tetap stagnan sementara pasokan tenaga kerja berpendidikan tinggi semakin tinggi.

Salah satu cara untuk mengatasi masalah ini adalah mengutamakan relevansi pendidikan dengan kebutuhan tenaga kerja seperti dicontohkan Jepang.

”Membaca kebutuhan publik sangat penting, sehingga seperti di Jepang, pemerintah patut mengatur prioritas industri dengan didukung lembaga pendidikannya,” ujar Sekretaris Menteri Negara Riset dan Teknologi Benyamin Lakitan.

Salah satu contoh tidak relevannya dunia pendidikan adalah sebagai negara agraris, tapi dunia pendidikan agrarisnya merosot.

Akibat “Jebakan” Pengangguran Berlipat
Jakarta, Kompas - Tingkat pengangguran lulusan perguruan tinggi semakin meningkat akibat ”jebakan” pendidikan, karena para lulusan itu dibiarkan bersekolah, tetapi sulit mendapat pekerjaan. Dari tahun 2004, persentase pengangguran lulusan perguruan tinggi mencapai 5,7 persen dan berlipat dua pada 2008 menjadi 11,4 persen.

Demikian dikatakan Sekretaris Menteri Negara Riset dan Teknologi Benyamin Lakitan, Sabtu (1/11), di sela pembukaan Indonesia-Jepang Expo 2008 di arena Pekan Raya Jakarta Kemayoran, Jakarta.

”Upaya mencetak makin banyak tenaga terdidik memang penting, tetapi relevansi pendidikan jauh lebih penting,” kata Benyamin. Pada 2004, jumlah pengangguran lulusan perguruan tinggi sekitar 500.000 orang. Tahun 2008 menjadi dua kali lipatnya, 1,1 juta orang.

Menurut Benyamin, Jepang patut dicontoh. Pendidikan yang dikembangkan di sana sangat relevan dengan tujuan.

Pada salah satu sambutan pembukaan Indonesia-Jepang Expo 2008 yang diselenggarakan atas kerja sama Harian Kompas dan Nikkei dari Jepang, Pemimpin Umum Harian Kompas Jakob Oetama mengatakan, salah satu pemicu perkembangan yang membawa kemajuan pesat di Jepang adalah Restorasi Meiji.

Salah satu pesan penting dari Restorasi Meiji, seperti diutarakan Benyamin, pentingnya relevansi pendidikan dengan kebutuhan. ”Restorasi Meiji pemicu majunya teknologi melalui pendidikan yang relevan dengan tujuan, yaitu pendidikan dengan materi keilmuan dari dunia Barat kala itu,” kata Benyamin.

”Salah satu langkah dasar yang harus dibenahi di Indonesia saat ini adalah pengembangan riset keilmuan. Dikotomi riset dasar dan terapan seharusnya dihilangkan dan diubah menjadi curiousity driven research (riset mencari tahu) dan goal oriented researh (riset berorientasi tujuan),” kata Benyamin.

Indonesia sebagai negara agraris, tetapi dunia pendidikan agrarisnya justru merosot. Ini bukti lemahnya relevansi pendidikan dengan kebutuhan publik.

”Membaca kebutuhan publik sangat penting, sehingga seperti di Jepang, pemerintah patut mengatur prioritas industri dengan didukung lembaga pendidikannya,” ujar dia.

Pada zaman Meiji, saat terjadi pergolakan mencari identitas nasional (1885-1895), para generasi mudanya memutuskan mendalami berbagai kemajuan dunia Barat melalui pendidikan dengan mengedepankan tradisi Jepang.

Keandalan pengembangan nilai-nilai lokal Jepang saat ini sebetulnya diturunkan Jepang di Indonesia. Salah satunya, seperti disinggung Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada pembukaan kegiatan Indonesia-Jepang Expo 2008, adalah program Jogjatic di Yogyakarta: konsep satu desa satu produk.

Produk tersebut berasal dari potensi dan kearifan lokal un- tuk tujuan ekspor ke Jepang. Presiden ketika itu mengimbau supaya program Jepang ini diperluas ke wilayah provinsi lainnya. (NAW)

erwin — November 12, 2008 / 4:49 pm / mybusinessblogging.com

Kebebasan, Conditio Sine Quanon Moralitas

Oleh: Sukasah Syahdan
Jurnal Kebebasan: Akal dan Kehendak
Vol. II, Edisi 31, Tanggal 26 Mei 2008

alt text

Mana yang moral mana yang tidak di masyarakat dapat menjadi sesuatu yang bergerak, dapat menjadi dinamis, tidak selalu statis. Stephen Pinker saat menulis tentang hal ini menyinggung tentang tombol moralitas dalam diri manusia. Katanya kalau tombol ini sedang aktif, maka seluruh sistem penilaian rasional kita diambilalih secara drastis. Pertanyaan yang tidak ia jawab adalah: can we reason with morality?

Tulisan ini menjawab: ya. Tidak terlalu sulit membayangkan bahwa apa yang moral tidak jarang berlandas pada sesuatu yang rasional, ilmiah bahkan. Dalam contoh Pinker, isu merokok yang kini dianggap terbuktikan berbahaya juga bagi orang lain, kini cenderung berubah dari isu kesehatan menjadi moral. Atau pelacur cenderung mendapat “pemaafan” kolektif ketika eufimisme “pekerja seksual” diperkenalkan. Tombol moralitas yang disebutnya tidak lain seperangkat alat, kalau boleh disebut demikian, atau semacam shortcut yang telah kita ketahui, lewat pembelajaran/pengalaman, sebagai means dalam menentukan tujuan tertentu, untuk digunakan pada suatu titik waktu tertentu dan dalam konteks dan latar yang tertentu.

Pertanyaan yang amat penting adalah who should reason for our morality? Ini tidak ditanyakannya, sebab memang di luar pembahasan sang psikolog di atas. Dan hal ini saya jadikan pokok pembahasan yang akan saya coba lalukan dalam tulisan singkat ini.

Siapakah yang harus menentukan moralitas kita? Siapa yang harus menentukan yang baik dan buruk? Apakah diperlukan faktor eksternal untuk itu, sebagai juri paling tidak?

Salah satu keberatan orang terhadap perekonomian pasar erat terkait dengan isu baik-buruk ini. Orang yang cukup cermat akan menyimpulkan bahwa perekonomian pasar semata merupakan himpunan aneka hasil valuasi/penilaian individu. Yang lebih cermat lagi akan menyimpulkan: kalau sebagian dari himpunan ini ternyata tidak menyenangkan, maka kesalahannya terletak pada proses penilaian individu-individu tersebut, bukan pada sistem perekonomian.

Kalau argumennya stop di sini, tidak ada masalah konseptual. Namun, kalau si cermat dan si lebih cermat tadi lalu menarik implikasinya terlalu jauh dengan mengatakan bahwa justru di sinilah diperlukannya intervensi pemerintah, maka kegegabahannya dalam menalar harus dikatakan telah menindih segala cikal kecermatannya barusan.

Bahwa intervensi pemerintah diperlukan untuk memperbaiki ekses pilihan individu sering pula dianggap sebagai bukti kegagalan pasar. Dan kegagalan pasar dipercaya harus dikoreksi pemerintah. Dasarnya, dalam konteks kita sekarang, adalah immoralitas yang muncul akibat unbridled market mechanism, atau mekanisme pasar yang tidak dikekang, yang ditentang oleh sejumlah besar penulis dan pemikir besar, termasuk bahkan filsuf liberal semacam Isaiah Berlin.

Satu pertanyaan riil yang belum lama diajukan kepada saya memang demikian adanya: bagaimana mungkin kita bisa menyerahkan perekonomian kita pada para pebisnis yang rakus, serakah dan egois?

(Sebelum menjawab pertanyaan ini, saya ingin mengulas serba sedikit tentang “kegagalan pasar” sebagai sebuah istilah. Kegagalan pasar adalah istilah salah kaprah hasil analogi dari fenomena-fenomena mekanis. Kalau kegagalan jantung, maka sang jantung tidak bekerja sesuai tugasnya. Kegagalan mesin tidak akan mengantarkan kita pada tujuan. Kegagalan pasar secara ketat harus berarti bahwa kita tidak dapat melakukan transaksi.)

Jawaban saya: ini menyangkut problem moralitas manusia yang tidak perlu dikacaukan dengan sistem pengelolaan perekonomian. Pada dasarnya tiap manusia mampu menjadi jahat dan buruk. Sebut saja ini kodrat; yang tidak dapat dinafikan; yang mustahil dihilangkan. Malah kalau ada doktrin yg mau mencoba kemusykilan penyeragamannya, dia harus dicurigai, sebab hal tersebut tidak logis dan akan merupakan penyiaan sumber daya.

Ya, kita semua cenderung enggan disebut tamak, baik itu yang betul-betul tamak atau hanya sekadar ‘tamak’. Tapi setiap individu berhak ‘tamak’ dalam memilih cara terbaik untuk kepentingannya. Namun, dia tentu perlu ingat bahwa setiap pilihan ada konsekuensinya dan bahwa individu lain sama berhaknya. Masyarakat yang percaya kepada pasar bebas memiliki cara yang terbukti ampuh untuk meresolusi konflik yang mungkin timbul, yang paling andal adalah sistem penegakan hak milik pribadi, meskipun selama ini hanya ditegakkan sepotong-sepotong saja (atas dasar kekuatiran pada ketamakan tadi).

Sebagian dari hasil pilihan individual tidak bisa dipungkiri, memang kadang merupakan pilihan yang immoral, terutama dalam pengertian “normal” masyarakat kita saat ini. Masyarakat dikatakan cukup tak bermoral jika senang bermain judi ketimbang domino, atau minum minuman beralkohol ketimbang susu. Pemerintah dalam keyakinan sebagian pihak harus memperbaiki hal ini, atas asumsi bahwa masyarakart tidak dapat dipercaya mampu membuat pilihan yang baik bagi kepentingannya sendiri.

Tapi argumen ini adalah kontradiksi yang secara logis membunuh dirinya sendiri. Mengapa masyarakat dianggap tidak layak dipercaya mampu membuat pilihan-pilihan yang menyangkut penyelenggaraan hidupnya sehari-hari, sementara masyarakat yang sama layak dipercaya mampu memberikan pilihannya di saat pemilu terhadap para pemimpin yang mereka anggap secara moral lebih superior?

Sebaliknya, masyarakat yang menganjur-anjurkan pemerintahnya untuk mendikte perkara seperti ini adalah masyarakat yang menganjur-anjurkan pemerintah agar menjadi totaliter terhadap segala jenis pilihan dalam hidup mereka.

Kepada masyarakat dan pemerintah yang demikian hanya perlu diperlihatkan apakah anjuran tersebut secara logis dapat membawa kepada hasil akhir yang ingin dicapainya bersama. Dan di sini saya akan memanfaatkan tilikan praksiologis yang amat penting dari Murray Rothbard, seorang pemikir sosial yang pemikirannya belum banyak dikenal luas di negeri kita.

Kita misalkan saja suatu pemerintah ingin memajukan moralitas dan menghapuskan immoralitas di masyarakatnya. Asumsinya di sini adalah adanya moralitas obyektif, yang dapat diperdebatkan; namun, untuk tujuan pembahasan kali ini, kita terima saja. Yang menjadi pertanyaan mendasarnya adalah: Apakah moralitas masyarakat dapat dipromosikan lewat kekerasan?

Misalkan A, B dan C adalah tindakan-tindakan immoral, sedangkan X, Y, dan Z tindakan yang moral. Dan misalkan Ari Lossa seorang mahasiswa adalah pemabuk-pengonsumsi minuman beralkohol yang akut. Kita di sini ingin mengubah Ari menjadi orang yang bermoral. Bagaimana caranya? Menurut pada penganjur peran pemerintah, jawabannya adalah: melalui paksaan. Kalau perlu kita todong dia di bawah ancaman pistol agar tidak melakukan A. Maka, konon, ia akan menjadi bermoral.

Apakah perkaranya hanya sesederhana itu? Akankah Ari menjadi bermoral? Apakah ia berubah menjadi bermoral lantaran memilih X ketika peluangnya secara paksa dilucuti untuk memilih A? Kalau Ari Lossa berakhir di penjara semacam Roy Marten, apakah ia menjadi bermoral karena ia tidak sedang mabuk-mabukan?

Kalau begini pengertian kita tentang moralitas, maka sebagai konsep dan pegangan hidup dia menjadi tidak bermakna. Sebab moralitas hanya bermakna sejati ketika orang berhak memilih mana yang moral dan tidak. Kebebasan adalah kondisi yang harus ada bagi segala moralitas, dan cuma ada satu cara terbaik untuk mempromosikannya: persuasi.

Jika orang tidak bebas memilih, apabila ia dipaksa oleh unsur eksternal untuk melakukan hal yang moral, maka yang sebenarnya terjadi adalah ia kehilangan peluang untuk menjadi moral. Ia tidak diijinkan untuk mempertimbangkan sendiri alternatif-alternatif yang ada. Saat kebebasan seseorang dalam memilih ditiadakan, ia bertindak atas kehendak diktator ketimbang kehendaknya sendiri.

Pendidikan di Dunia Maya

Teknologi Informasi Dalam Pendidikan

Praktek pendidikan modern

Bangsa Indonesia telah mengalami berbagai bentuk praktek pendidikan: praktek pendidikan Hindu, pendidikan Budhis, pendidikan Islam, pendidikan zaman VOC, pendidikan kolonial Belanda, pendidikan zaman pendudukan Jepang, dan pendidikan zaman setelah kemerdekaan (Somarsono, 1985). Berbagai praktek pendidikan memiliki dasar filosofis dan tujuan yang berbeda-beda. Beberapa praktek pendidikan yang relevan dengan pembahasan ini adalah praktek-praktek pendidikan modern zaman kolonial Belanda, praktek pendidikan zaman kemerdekaan sampai pada tahun 1965, dan praktek pendidikan dalam masa pembangunan sampai sekarang ini.

Praktek pendidikan zaman kolonial Belanda ditujukan untuk mengembangkan kemampuan penduduk pribumi secepat-cepatnya melalui pendidikan Barat. Diharapkan praktek pendidikan Barat ini akan bisa mempersiapkan kaum pribumi menjadi kelas menengah baru yang mampu menjabat sebagai "pangreh praja". Praktek pendidikan kolonial ini tetap menunjukkan diskriminasi antara anak pejabat dan anak kebanyakan. Kesempatan luas tetap saja diperoleh anak-anak dari lapisan atas. Dengan demikian, sesungguhnya tujuan pendidikan adalah demi kepentingan penjajah untuk dapat melangsungkan penjajahannya. Yakni, menciptakan tenaga kerja yang bisa menjalankan tugas-tugas penjajah dalam mengeksploitasi sumber dan kekayaan alam Indonesia. Di samping itu, dengan pendidikan model Barat akan diharapkan muncul kaum bumi putera yang berbudaya barat, sehingga tersisih dari kehidupan masyarakat kebanyakan. Pendidikan zaman Belanda membedakan antara pendidikan untuk orang pribumi. Demikian pula bahasa yang digunakan berbeda. Namun perlu dicatat, betapapun juga pendidikan Barat (Belanda) memiliki peran yang penting dalam melahirkan pejuang-pejuang yang akhirnya berhasil melahirkan kemerdekaan Indonesia.

Pada zaman Jepang meski hanya dalam tempo yang singkat, tetapi bagi dunia pendidikan Indonesia memiliki arti yang amat signifikan. Sebab, lewat pendidikan Jepang-lah sistem pendidikan disatukan. Tidak ada lagi pendidikan bagi orang asing degan pengantar bahasa Belanda.

Satu sistem pendidikan nasional tersebut diteruskan se telah bangsa Indonesia berhasil merebut kemerdekaan dari penjajah Belanda. Pemerintah Indonesia berupaya melaksanakan pendidikan nasional yang berlandaskan pada budaya bangsa sendiri. Tujuan pendidikan nasional adalah untuk menciptakan warga negara yang sosial, demokratis, cakap dan bertanggung jawab dan siap sedia menyumbangkan tenaga dan pikiran untuk negara. Praktek pendidikan selepas penjajahan menekankan pengembangan jiwa patriotisme. Dari pendekatan "Macrocosmics", bisa dianalisis bahwa praktek pendidikan tidak bisa dilepaskan dari lingkungan, baik lingkungan sosial, politik, ekonomi maupun lingkungan lainnya. Pada masa ini, lingkungan politik terasa mendominir praktek pendidikan. Upaya membangkitkan patriotisme dan nasionalisme terasa berlebihan, sehingga menurunkan kualitas pendidikan itu sendiri. Hal ini sangat terasa terutama

pada periode Orde Lama (tahun 1959-1965).

Praktek pendidikan zaman Indonesia merdeka sampai tahun 1965 bisa dikatakan banyak dipengaruhi oleh sistem pendidikan Belanda. Sebaliknya, pendidikan setelah tahun 1966 pengaruh sistem pendidikan Amerika semakin lama terasa semakin menonjol. Sistem pendidikan Amerika menekankan bahwa praktek pendidikan merupakan instrumen dalam proses pembangunan. Oleh karenanya, tidak rnengherankan kalau seiring dengan semangat dan pelaksanaan pembangunan yang dititik-beratkan pada pembangunan ekonomi, praktek pendidikan dijadikan alat untuk dapat mendukung pembangunan ekonomi dengan mempersiapkan tenaga kerja yang diperlukan dalam pembangunan. Dengan kata lain praktek pendidikan yang bersumber pada kebijaksanaan pendidikan banyak ditentukan guna kepentingan pembangunan ekonomi.

Perkembangan pendidikan nasional yang berkiblat pada pendidikan Amerika berkembang pesat dan menunjukkan hasil yang luar biasa. Namun perlu dicatat bahwa kecepatan perkembangan pendidikan nasional ini cenderung mendorong pendidikan ke arah sistem pendidikan yang bersifat sentralistis. Hal ini dapat ditunjukkan dengan semakin berkembangnya birokrasi untuk menopang proses pengajaran tradisional yang semuanya mengarah pada rigiditas. Birokrasi pusat cenderung menekankan proses pendidikan secara klasikal dan bersifat mekanistis. Dengan demikian proses pendidikan cenderung diperlakukan sebagaimana sebuah pabrik. Akibatnya pihak-pihak yang terkait dalam pendidikan, khususnya guru dan murid sebagai individu yang memiliki "kepribadian" tidak banyak mendapatkan perhatian kurikulum, guru dan aturan serta prosedur pelaksanaan pengajaran di sekolah dan juga di kelas ditentukan dari pusat dengan segala wewenangnya. Misalnya, keharusan mengajar dengan menggunakan pendekatan CBSA, kokurikuler dalam bentuk kliping koran.

Lebih lanjut, sentralisasi dan berkembangnya birokrasi pendidikan yang semakin luas dan kaku akan menjadikan keseragaman sebagai suatu tujuan. Hasilnya, berkembanglah manusia-manusia dengan mentalitas "juklak" dan "juknis" yang siap diberlakukan secara seragam. Akibat lebih jauh di masyarakat berkembang prinsip persetujuan sebagai kunci sukses; promosi dan komunikasi adalah komando; interaksi dicampurkan dengan pertemuan-pertemuan resmi; dan stabilitas yang dikaitkan dengan tindakan yang tidak mengandung emosi.

Karena kemerosotan kualitas pendidikan dikarenakan ketidak-mampuan organisasi sekolah menyesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan lingkungan sebagai akibat dari birokratisasi dunia, kualitas pendidikan yang bersifatsentralistis, maka untuk meningkatkan kualitas pendidikan harus didasarkan pada kebijaksanaan debirokratisasi dan desentralisasi.

Desentralisasi pendidikan merupakan suatu tindakan mendelegasikan wewenang kepada satuan kerja yang langsung berhubungan dengan peserta didik. Permasalahannya yang lebih mendalam yang perlu diperfanyakan adalah "apakah kebijaksanaan desentralisasi yang dilaksanakan untuk seluruh fungsi dan kekuasaan sekolah-sekolah ataukah hanya untuk pembagian tugas-tugas administrasi? Apakah kebijaksanaan desentralisasi hanya dilihat sebagai cara untuk mencapai efisiensi dengan mengurangi upaya untuk transformasi baik sistem maupun proses pendidikan?"

Kalau desentralisasi hanya sekedar mengurangi beban tanggung jawab di puncak kekuasaan dengan memberikan sebagian tugas-tugas administrasi kepada aparat yang lebih rendah maka desentralisasi tidak akan banyak artinya sebagai sarana peningkatan kualitas pendidikan. Dewasa ini ketidak-mampuan sekolah meningkatkan kualitas pendidikan mencerminkan ketidak-mampuan struktur dan sistem persekolahan. Kalau tidak ada perubahan yang mendasar pada sistem pendidikan, maka segala upaya peningkatan kualitas akan sia-sia. Oleh karena itu, kebijaksanaan yang diperlukan di dunia pendidikan kita sekarang ini adalah desentralisasi yang mendasar.

Ada beberapa tujuan yang perlu dicapai dengan kebijaksanaan desentralisasi. Pertama, sistem persekolahan harus lebih tanggap terhadap kebutuhan individu peserta didik, guru, dan sekolah. Kedua, iklim pendidikan harus menguntungkan untuk pelaksanaan proses pendidikan.

Di samping mempertanyakan kualitas output pendidikan yang berkiblat ke Arnerika ini, mulai dirasakan bahwa praktek pendidikan cenderung mendorong munculnya generasi terdidik yang bersifat materialistik, individualistik dan konsumtif. Hal ini sesungguhnya merupakan konsekuensi logis dari pengetrapan praktek pendidikan Amerika. Apalagi, pusat-pusat pendidikan yang lain, misalnya media komunikasi massa mendukung proses "Amerikanisasi" ini.

Adapula satu bentuk produk proses pendidikan yang sesungguhnya menyimpang dari apa yang terjadi di Barat yakni munculnya mentalitas "jalan pintas", dengan semangat dan kemauan untuk bisa mendapatkan hasil secepat mungkin, baik di kalangan generasi muda maupun generasi tuanya. Mereka cenderung tidak menghiraukan bahwa segala sesuatu harus melewati proses yang memerlukan waktu. Bahkan tidak jarang waktu yang diperlukan melewati rentang waktu kehidupannya, tetapi demi masa depan generasi yang akan datang generasi sekarang harus merelakannya. Sebagai contoh, di Barat tidak jarang pembuatan "minuman anggur", agar memiliki rasa luar biasa memerlukan waktu puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak jarang pada label sebotol anggur dituliskan: "dibuka 100 atau 200 tahun lagi". Mentalitas "jalan pintas" merupakan hasil negatif dari penekanan yang berlebihan pendidikan sebagai instrumen pembangunan ekonomi. Aspek negatif lain yang erat kaitannya dengan mentalitas jalan pintas adalah dominannya nilai ekstrik (Extrinsic Value) di kalangan masyarakat kita, khususnya generasi muda.

Tekanan kemiskinan menimbulkan obsesi bahwa kekayaan merupakan obat yang harus segera diperoleh dengan segala cara dan dengan biaya apapun juga. Oleh karena tujuan segala kegiatan adalah "kekayaan", dan yang lainnya merupakan instrumental variabel untuk mencapai kekayaan tersebut. Oleh karena itu pendidikan, politik bahkan agama dijadikan sarana dan alat untuk mendapatkan kekayaan. Pendidikan, secara khusus, akan diberlakukan sebagai lembaga yang mencetak "tenaga kerja", bukan lembaga yang menghasilkan "manusia yang utuh" (the whole person). Konsep tersebut akan menimbulkan tekanan yang berlebihan pada hasil tanpa menikmati prosesnya. Sekolah dijalani oleh seseorang agar mendapatkan ijazah untuk bekerja. Proses sekolahnya sendiri tidak pernah dinikmati, karena tidak penting.

Dua mental tersebut bisa menjadi faktor yang akan merusak kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, perlu ada upaya untuk mengembalikan kesadaran di kalangan masyarakat khususnya generasi muda; pentingnya pencapaian tujuan jangka panjang, memahami makna proses yang harus, dilalui dan menyadari akan pentingnya nilai-nilai yang harus muncul dari diri sendiri.

B. Pendidikan dan kebudayaan

Berbagai penyimpangan yang ada dalam masyarakat, misalnya membesarkan jumlah pengangguran, berkembangnya mentalitas jalan pintas, sikap materialistik dan individualistik, dominannya nilai-nilai ekstrinsik terutama di kalangan generasi muda, dari satu sisi bisa dikaitkan dengan kegagalan praktek pendidikan yang berkiblat ke Amerika. Dengan kata lain, praktek pendidikan yang kita laksanakan tidak atau kurang cocok dengan budaya Indonesia. Untuk itu, perlu dicari sosok bentuk praktek pendidikan yang berwajah Indonesia.

Pendidikan merupakan proses yang berlangsung dalam suatu budaya tertentu. Banyak nilai-nilai budaya dan orientasinya yang bisa menghambat dan bisa mendorong pendidikan. Bahkan banyak pula nilai-nilai budaya yang dapat dimanfaatkan secara sadar dalam proses pendidikan. Sebagai contoh di Jepang "moral Ninomiya Kinjiro" merupakan nilai budaya yang dimanfaatkan praktek pendidikan untuk mengembangkan etos kerja. Kinjiro adalah anak desa yang miskin yang belajar dan bekerja keras sehingga bisa menjadi samurai, suatu jabatan yang sangat terhormat. Karena saking miskinnya, orang tuanya tidak mampu membeti alat penerangan. Oleh karena itu dalam belajar ia menggunakan penerangan dari kunang-kunang yang dimasukan dalam botol. Kerja keras diterima bukan sebagai beban, melainkan dinikmati sebagai pengabdian. Selain semangat kerja keras, budaya Jepang juga menekankan rasa keindahan yang tercerminkan pada ketekunan, hemat, jujur dan bersih sebagaimana semangat Kinjiro diwujudkan dalam patung anak yang sedang asyik membaca sambil berjalan dengan menggendong kayu bakar di bahunya. Patung tersebut didirikan di setiap sekolah di Jepang.

Dalam kaitan ini perlu dipertanyakan adakah nilai-nilai dan orientasi budaya kita yang bisa dimanfaatkan dalam praktek pendidikan? Manakah nilai dan orientasi budaya yang perlu dikembangkan dan manakah yang harus ditinggalkan ?

Untuk bisa menjawab pertanyaan tersebut di atas perlu dilaksanakan serangkaian penelitian yang bersifat multidisipliner. (Dr. Zamroni/pakguruonline.pendidikan.net)

Paradigma Konsep Pendidikan dan Pengajaran


Pada abad ke 20 telah terjadi perubahan besar mengenai konsep pendidikan dan pengajaran. Perubahan tersebut membawa perubahan pula dalam cara belajar mengajar di sekolah. Dari cara-cara pengajaran lama dimana peserta didik harus diajar dengan diberikan pengetahuan sebanyak mungkin dalam berbagai mata pelajaran, berangsur-angsur beralih menuju ke arah penyelenggaraan sekolah progresif, sekolah kerja, sekolah pembangunan dan sekolah yang menggunakan CBSA. Mula-mula, situasi pengajaran di sekolah lebih menonjolkan peranan guru dangen tujuan untuk penguasaan materi pelajaran yang direncanakan oleh guru. Murid lebih bersifat pasif dan hanya tinggal menerima apa yang disuguhkan guru. Kurikulum sepenuhnya direncanakan dan disusun oleh guru atau sekolah tanpa melibatkan peserta didik.

Apabila kita meneliti dunia pendidikan dalam praktek, masih banyak dijumpai guru-guru yang beranggapan bahwa pekerjaan mereka tidak lebih dari menumpahkan air ke dalam botol kosong. Namun yang sebenarnya terjadi dalam proses belajar mengajar dan sering tidak disadari oleh para guru adalah hubungan yang tidak sekedar memberi dan menerima materi, melainkan ada banyak aspek yang lalu memberikan kontribusi dalam perkembangan siswa dari sisi emotional quotient. Dengan begitu maka sebenarnya pekerjaan mengajar bukanlah sekedar mengisi botol kosong, melainkan lebih seperti memproduksi minuman botol. Jadi selain mengisi dengan air, sebelumnya juga harus mencetak wadah yang memadai agar selanjutnya bisa menampung isinya dengan baik.

Guru yang benar-benar berhasil adalah guru yang menyadari bahwa ia mengajarkan sesuatu kepada manusia-manusia yang berharga dan berkembang. Dengan kesadaran semacam ini dikalangan pendidik, hal itu sudah memberikan harapan agar guru-guru menghormati pekerjaan mereka sebagai guru. Pekerjaan guru lebih bersifat psikologis daripada pekerjaan seorang dokter, insinyur, atau ahli hukum. Untuk itu, guru hendaknya mengenal anak didik serta menyelami kehidupan jiwa anak didik sepanjang waktu. Guru hendaknya tidak jemu dengan pekerjaannya, meskipun dia tidak dapat menentukan atau meramalkan secara pasti tentang bentuk manusia yang bagaimanakah yang akan dihasilkan di kelak kemudian hari. Proses pekerjaan seperti ini merupakan kenyataan, bahwa pekerjaan guru tidak pernah mengetahui sejauh mana hasil akhir dari pekerjaannya. Namun dengan perencanaan dan proses yang baik serta terkontrol maka diharapkan akan menghasilkan manusia-manusia yang siap menghadapi perkembangan jaman.

Seks Pra Nikah, Tren Mahasiswa Masa Kini


Seks bebas sudah menjadi suatu bentuk pergaulan yang lumrah bagi sebagian mahasiswa Yogyakarta. Mereka menganggap seks bukan lagi sesuatu yang tabu untuk dilakukan, meskipun tanpa ikatan pernikahan yang sah. Beberapa hal yang menarik, seks bebas nampak juga tidak berkorelasi positip dengan konsumsi narkoba.

Banyak diantara para mahasiswa yang bermesraan dilanjutkan dengan hubungan seks dengan pasangannya di tempat kost. Hal ini dapat dilakukan karena tidak adanya pengawasan dari pihak pemilik rumah kost, ditambah lagi masyarakat sekitar yang cenderung tidak mau tahu dengan apa yang terjadi di lingkungan mereka.

Salah seorang mahasiswa sebuah PTS di Jogja bahkan mengaku kalau dia menjadi bagian dari gaya hidup seks pra nikah sejak tahun 2000. Awalnya, dia mengaku hanya ingin mencoba saja dengan pacarnya, tetapi karena merasa ketagihan, dia menjadikan hubungan seks itu sebagai rutinitas sehari-hari. Dia merasa gelisah dan pusing bila tidak melakukan hubungan intim, hanya hari Minggu saja mereka "libur".

Permintaan untuk bersetubuh (make love/ML) menurutnya datang dari kedua belah pihak. Dan dilakukan dengan cara-cara halus. "Ya... kalau pacar saya sudah masuk kamar dan tidur di kasur berarti dia ngajak ML. Sebaliknya, kalau saya pura-pura setrika terus kegerahan, buka baju, berarti ya kita bakalan ML atas permintaan saya," ungkapnya.

Aktivitas seks mahasiswa atau mahasiswi ini umumnya tidak diketahui oleh orang tua mereka. Sebaliknya, pemilik rumah kost atau warga sekitar tempat mahasiswa atau mahasiswi bersangkutan melepaskan nafsunya terkesan tutup mata terhadap perilaku tersebut. Karenanya, tidak heran bila pergaulan bebas di sekitar kampus terus berkembang.

Melakukan hubungan badan sebenarnya merupakan hal tidak pantas dilakukan mahasiswa. Selain karena belum waktunya, juga melanggar norma agama. Jika ada yang nekad melakukan itu,bisa berdampak negatif, terutama bagi si wanita. (angkringan.or.id)

51,5% Mahasiswi Bandung Melakukan Hubungan Seks di Rumah Kost

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Sahabat Anak Dan Remaja Indonesia (Sahara Indonesia) melakukan polling di kota Bandung dan hasilnya adalah 44,8% mahasiswi dan juga remaja Kota Bandung sudah pernah melakukan hubungan intim (seks).

Sebagian besar mahasiswa dan mahasiswi yang melakukan hubungan seksual tersebut berada di tempat kos. Bagaimana cara mahasiswi tersebut menjadikan rumah kos sebagai tempat prostitusi dan kemudian atas dasar apakah sehingga mereka bisa masuk kedalam budaya Free seks bebas?

Rumah yang jauh dari kampus membuat banyak mahasiswa dan mahasiswi di Bandung memilih hidup di tempat kos. Dampaknya adalah mereka menjadi mandiri dan akhirnya bisa mengambil keputusan dan tindakan sendiri serta tidak lagi cengeng. Tapi disisi lain, lemahnya kontrol dari pihak orang tua mereka dan juga pemilik rumah kos membuat para mahasiswi tersebut melakukan hubungan seksual pra nikah dikamar-kamar mereka.

Dari 1.000 orang mahasiswa dan polling yang dilakukan oleh LSM Sahara Indonesia dari tahun 2000 sampai 2002, diketahui bahwa tempat yang paling sering mereka melakukan hubungan intim di rumah tempat kos (51,5 %), kemudian menyusul di rumah-rumah pribadi (sekitar 30 %), ada juga di rumah sang cewek (27,3 persen), kemudian dihotel atau wisma (11,2 persen), ditaman luas (2,5 persen), ditempat rekreasi dan bersantai (2,4 persen), seks di ruangan kelas dikampus Bandung (1,3 persen), ada di dalam mobil goyang (0,4 persen) dan lain-lain tak diketahui (0,7 %).

Adanya pola hubungan yang tidak akrab antara pemilik rumah kos dengan mahasiswi membuat kehidupan seksual di tempat kos menjadi sangat bebas, demikian kata Agus Mochtar, Ketua Sahara LSM Indonesia

Agus Mochtar juga menambahkan, bahwa sebanyak ada sebanyak 72,9 persen responden wanita yang mengaku hamil. Dan diantara mereka ada sebanyak 91,5 persen telah pernah melakukan mengeluarkan janin atau aborsi dan jumlahnya ada beberapa kali. Tindakan Aborsi tersebut biasanya menggunakan dukun beranak (94,8 %) dan hanya terdapat 5,2 % aborsi cewek yang dilakukan dengan adanya bantuan petugas paramedic. Selain itu, terdapat 33,2 % (cewek) dan ada 16,8 % (laki-laki) yang mengaku telah menderita penyakit seksual kelamin akibat adanya hubungan Free seks bebas itu.

Yang mengagetkan ternyata para peserta polling tersebut melakukan hubungan seksual tersebut tanpa dipaksa atau suka dan sama suka dan adanya rasa kebutuhan. Dan ada juga yang mengaku aktif melakukan hubungan seksual lebih dari satu orang pasangan.

Kurangnya Pengetahuan Reproduksi

Sangat lemahnya pengawasan orang tua dalam membangun komunikasi dengan sang anak, menurut psikolog Nia R Raihanah Psi seorang peniliti dari Biro Psikologi Salman (Bipsis) kota Bandung. Orang tua hanya berfikir bagaimana mengirimkan uang kuliah kepada mahasiswi tersebut.

Biasanya para mahasiswi itu memasukkan pacar dan mahasiswa ke kamarnya pagi hari dan keluar sekitar jam 9 malam agar tidak diketahui masyarakat sekitar atau pemilik rumah kos.

Menurut Nia pendidikan reproduksi terhadap kawula muda penting dilakukan. Para mahasiswa tersebut rata-rata mempunyai asal daerah dari luar kota Bandung. (bogabi.com)

Sekilas Sejarah Pelacuran di Indonesia


Pelacuran telah terjadi sepanjang sejarah manusia. Namun menelusuri sejarah pelacuran di Indonesia dapat dirunut mulai dari masa kerajaan-kerajaan Jawa, di mana perdagangan perempuan di pada saat itu merupakan bagian pelengkap dari sistem pemerintahan feodal (Hull; 1997:1-22). Dua kerajaan yang sangat lama berkuasa di Jawa berdiri tahun 1755 ketika kerajaan Mataram terbagi dua menjadi Kesunanan Surakarta dan Kesultanana Yogyakarta. Mataram merupakan kerajaan Islam Jawa yang terletak di sebelah selatan Jawa Tengah. Pada masa itu, konsep kekuasaan seorang raja digambarkan sebagai kekuasaan yang sifatnya agung dan mulia (binatara). Kekuasaan raja Mataram sangat besar. Mereka seringkali dianggap menguasai segalanya, tidak hanya tanah dan harta benda, tetapi juga nyawa hamba sahaya. Anggapan ini apabila dikaitkan dengan eksistensi perempuan saat ini mempunyai arti tersendiri.

Raja mempunyai kekuasaan penuh. Seluruh yang ada di atas Jawa, bumi dan seluruh kehidupannya, termasuk air, rumput, daun, dan segala sesuatunya adalah milik raja. Tugas raja pada saat itu adalah menetapkan hukum dan menegakkan keadilan; dan semua orang diharuskan mematuhinya tanpa terkecuali. Kekuasaan raja yang tak terbatas ini juga tercermin dari banyaknya selir yang dimilikinya. Beberapa orang selir tersebut adalah puteri bangsawan yang diserahkan kepada raja sebagai tanda kesetiaan. Sebagian lagi merupakan persembahan dari kerajaan lain, ada juga selir yang berasal dari lingkungan keluarganya dengan maksud agar keluarga tersebut mempunyai keterkaitan dengan keluarga istana.

Sebagian selir raja ini dapat meningkat statusnya karena melahirkan anak-anak raja. Perempuan yang dijadikan selir tersebut berasal dari daerah tertentu yang terkenal banyak mempunyai perempuan cantik dan memikat. Reputasi daerah seperti ini masih merupakan legenda sampai saat ini. Koentjoro (1989:3) mengidentifikasi 11 kabupaten di Jawa yang dalam sejarah terkenal sebagai pemasok perempuan untuk kerajaan; dan sampai sekarang daerah tersebut masih terkenal sebagai sumber wanita pelacur untuk daerah kota. Daerah-daerah tersebut adalah Kabupaten Indramayu, Karawang, dan Kuningan di Jawa Barat; Pati, Jepara, Grobogan dan Wonogiri di Jawa Tengah; serta Blitar, Malang, Banyuwangi dan Lamongan di Jawa Timur. Kecamatan Gabus Wetan di Indramayu terkenal sebagai sumber pelacur; dan menurut sejarah daerah ini merupakan salah satu sumber perempuan muda untuk dikirim ke istana Sultan Cirebon sebagai selir. (Hull, at al. 1997:2).

Makin banyaknya selir yang dipelihara, menurut Hull, at al. (1997:2) bertambah kuat posisi raja di mata masyarakat. Dari sisi ketangguhan fisik, mengambil banyak selir berarti mempercepat proses reproduksi kekuasaan para raja dan membuktikan adanya kejayaan spiritual. Hanya raja dan kaum bangsawan dalam masyarakat yang mempunyai selir. Mempersembahkan saudara atau anak perempuan kepada bupati atau pejabat tinggi merupakan tindakan yang didorong oleh hasrat untuk memperbesar dan memperluas kekuasaan, seperti tercermin dari tindakan untuk memperbanyak selir. Tindakan ini mencerminkan dukungan politik dan keagungan serta kekuasaan raja. Oleh karena itu, status perempuan pada zaman kerajaan Mataram adalah sebagai upeti (barang antaran) dan sebagai selir.

Perlakuan terhadap perempuan sebagai barang dagangan tidak terbatas hanya di Jawa, kenyataan juga terjadi di seluruh Asia, di mana perbudakan, sistem perhambaan dan pengabdian seumur hidup merupakan hal yang biasa dijumpai dalam sistem feodal. Di Bali misalnya, seorang janda dari kasta rendah tanpa adanya dukungan yang kuat dari keluarga, secara otomatis menjadi milik raja. Jika raja memutuskan tidak mengambil dan memasukkan dalam lingkungan istana, maka dia akan dikirim ke luar kota untuk menjadi pelacur. Sebagian dari penghasilannya harus diserahkan kepada raja secara teratur (ENI, dalam Hull; 1997:3).

Bentuk industri seks yang lebih terorganisasi berkembang pesat pada periode penjajahan Belanda (Hull; 1997:3). Kondisi tersebut terlihat dengan adanya sistem perbudakan tradisional dan perseliran yang dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan seks masyarakat Eropa. Umumnya, aktivitas ini berkembang di daerah-daerah sekitar pelabuhan di Nusantara. Pemuasan seks untuk para serdadu, pedagang, dan para utusan menjadi isu utama dalam pembentukan budaya asing yang masuk ke Nusantara.

Dari semula, isu tersebut telah menimbulkan banyak dilema bagi penduduk pribumi dan non-pribumi. Dari satu sisi, banyaknya lelaki bujangan yang dibawa pengusaha atau dikirim oleh pemerintah kolonial untuk datang ke Indonesia, telah menyebabkan adanya permintaan pelayanan seks ini. Kondisi tersebut ditunjang pula oleh masyarakat yang menjadikan aktivitas memang tersedia, terutama karena banyak keluarga pribumi yang menjual anak perempuannya untuk mendapatkan imbalan materi dari para pelanggan baru (para lelaki bujangan) tersebut. Pada sisi lain, baik penduduk pribumi maupun masyarakat kolonial menganggap berbahaya mempunyai hubungan antar ras yang tidak menentu. Perkawinan antar ras umumnya ditentang atau dilarang, dan perseliran antar ras juga tidak diperkenankan. Akibatnya hubungan antar ras ini biasanya dilaksanakan secara diam-diam. Dalam hal ini, hubungan gelap (sebagai suami-istri tapi tidak resmi) dan hubungan yang hanya dilandasi dengan motivasi komersil merupakan pilihan yang tersedia bagi para lelaki Eropa. Perilaku kehidupan seperti ini tampaknya tidak mengganggu nilai-nilai sosial pada saat itu dan dibiarkan saja oleh para pemimpin mereka. (Hull; 1997:4).

Situasi pada masa kolonial tersebut membuat sakit hati para perempuan Indonesia, karena telah menempatkan mereka pada posisi yang tidak menguntungkan secara hukum, tidak diterima secara baik dalam masyarakat, dan dirugikan dari segi kesejahteraan individu dan sosial. Maka sekitar tahun 1600-an, pemerintah mengeluarkan peraturan yang melarang keluarga pemeluk agama Kristen mempekerjakan wanita pribumi sebagai pembantu rumah tangga dan melarang setiap orang mengundang perempuan baik-baik untuk berzinah. Peraturan tersebut tidak menjelaskan apa dan mana yang dimaksud dengan perempuan “baik-baik”. Pada tahun 1650, “panti perbaikan perempuan” (house of correction for women) didirikan dengan maksud untuk merehabilitasi para perempuan yang bekerja sebagai pemuas kebutuhan seks orang-orang Eropa dan melindungi mereka dari kecaman masyarakat. Seratus enam belas tahun kemudian, peraturan yang melarang perempuan penghibur memasuki pelabuhan “tanpa izin” menunjukkan kegagalan pelaksanaan rehabilitasi dan juga sifat toleransi komersialisasi seks pada saat itu (ENOI, dalam Hull; 1997:5).

Tahun 1852, pemerintah mengeluarkan peraturan baru yang menyetujui komersialisasi industri seks tetapi dengana serangkaian aturan untuk menghindari tindakan kejahatan yang timbul akibat aktivitas prostitusi ini. Kerangka hukum tersebut masih berlaku hingga sekarang. Meskipun istilah-istilah yang digunakan berbeda, tetapi hal itu telah memberikan kontribusi bagi penelaahan industri seks yang berkaitan dengan karakteristik dan dialek yang digunakan saat ini. Apa yang dikenal dengan wanita tuna susila (WTS) sekarang ini, pada waktu itu disebut sebagai “wanita publik” menurut peraturan yang dikeluarkan tahun 1852. Dalam peraturan tersebut, wanita publik diawasi secara langsung dan secara ketat oleh polisi (pasal 2). Semua wanita publik yang terdaftar diwajibkan memiliki kartu kesehatan dan secara rutin (setiap minggu) menjalani pemeriksaan kesehatan untuk mendeteksi adanya penyakit syphilis atau penyakit kelamin lainnya (pasal 8, 9, 10, 11).

Jika seorang perempuan ternyata berpenyakit kelamin, perempuan tersebut harus segera menghentikan praktiknya dan harus diasingkan dalam suatu lembaga (inrigting voor zieke publieke vrouwen) yang didirikan khusus untuk menangani perempuan berpenyakit tersebut. Untuk memudahkan polisi dalam menangani industri seks, para wanita publik tersebut dianjurkan sedapat mungkin melakukan aktivitasnya di rumah bordil. Sayangnya peraturan perundangan yang dikeluarkan tersebut membingungkan banyak kalangan pelaku di industri seks, termasuk juga membingungkan pemerintah. Untuk itu pada tahun 1858 disusun penjelasan berkaitan dengan peraturan tersebut dengan maksud untuk menegaskan bahwa peraturan tahun 1852 tidak diartikan sebagai pengakuan bordil sebagai lembaga komersil. Sebaliknya rumah pelacuran diidentifikasikan sebagai tempat konsultasi medis untuk membatasi dampak negatif adanya pelacuran. Meskipun perbedaan antara pengakuan dan persetujuan sangat jelas bagi aparat pemerintah, tapi tidak cukup jelas bagi masyarakat umum dan wanita publik itu sendiri. (Hull; 1997:5-6).

Dua dekade kemudian tanggung jawab pengawasan rumah bordil dialihkan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Peraturan pemerintah tahun 1852 secara efektif dicabut digantikan dengan peraturan penguasa daerah setempat. Berkaitan dengan aktivitas industri seks ini, penyakit kelamin merupakan persoalan serius yang paling mengkhawatirkan pemerintah daerah. Tetapi terbatasnya tenaga medis dan terbatasnya alternatif cara pencegahan membuat upaya mengurangi penyebaran penyakit tersebut menjadi sia-sia (ENOI dalam Hull; 1997:6).

Pengalihan tanggung jawab pengawasan rumah bordil ini menghendaki upaya tertentu agar setiap lingkungan permukiman membuat sendiri peraturan untuk mengendalikan aktivitas prostitusi setempat. Di Surabaya misalnya, pemerintah daerah menetapkan tiga daerah lokalisasi di tiga desa sebagai upaya untuk mengendalikan aktivitas pelacuran dan penyebaran penyakit kelamin. Selain itu, para pelacur dilarang beroperasi di luar lokalisasi tersebut. Semua pelacur di lokalisasi ini terdaftar dan diharuskan mengikuti pemeriksaan kesehatan secara berkala (Ingleson dalam Hull; 1997:6).

Tahun 1875, pemerintah Batavia (kini Jakarta), mengeluarkan peraturan berkenaan dengan pemeriksaan kesehatan. Peraturan tersebut menyebutkan, antara lain bahwa para petugas kesehatan bertanggung jawab untuk memeriksa kesehatan para wanita publik. Para petugas kesehatan ini pada peringkat kerja ketiga (tidak setara dengan eselon III zaman sekarang yaitu kepala biro pada organisasi pemerintahan) mempunyai kewajiban untuk mengunjungi dan memeriksa wanita publik pada setiap hari Sabtu pagi. Sedangkan para petugas pada peringkat lebih tinggi (peringkat II) bertanggung jawab untuk mengatur wadah yang diperuntukkan bagi wanita umumnya yang sakit dan perawatan lebih lanjut. Berdasarkan laporan pada umumnya meskipun telah dikeluarkan banyak peraturan, aktivitas pelacuran tetap saja meningkat secara drastis pada abad ke-19, terutama setelah diadakannya pembenahan hukum agraria tahun 1870, di mana pada saat itu perekonomian negara jajahan terbuka bagi para penanam modal swasta (Ingleson dalam Hull; 1997:6).

Perluasan areal perkebunan terutama di Jawa Barat, pertumbuhan industri gula di Jawa Timur dan Jawa Tengah, pendirian perkebunan-perkebunan di Sumatera dan pembangunan jalan raya serta jalur kereta api telah merangsang terjadinya migrasi tenaga kerja laki-laki secara besar-besaran. Sebagian besar dari pekerja tersebut adalah bujangan yang akan menciptakan permintaan terhada aktivitas prostitusi. Selama pembanguna kereta api yang menghubungkan kota-kota di Jawa seperti Batavia, Bogor, Cianjur, Bandung, Cilacap, Yogyarakta dan Surabaya tahun 1884, tak hanya aktivitas pelacuran yang timbul untuk melayani para pekerja bangunan di setiap kota yang dilalui kereta api, tapi juga pembangunan tempat-tempat penginapan dan fasilitas lainnya meningkat bersamaan dengan meningkatnya aktivitas pembangunan konstruksi jalan kereta api. Oleh sebab itu dapat dimengerti mengapa banyak kompleks pelacuran tumbuh di sekitar stasiun kereta api hampir di setiap kota. Contohnya di Bandung, kompleks pelacuran berkembang di beberapa lokasi di sekitar stasiun kereta api termasuk Kebonjeruk, Kebontangkil, Sukamanah, dan Saritem.

Hull juga menambahkan, (1997:7) di Yogyakarta, kompleks pelacuran didirikan di daerah Pasarkembang, Balongan, dan Sosrowijayan. Di Surabaya, kawasan pelacuran pertama adalah di dekat Stasiun Semut dan di dekat pelabuhan di daerah Kremil, Tandes, dan Bangunsari. Sebagian besar dari kompleks pelacuran ini masih beroperasi sampai sekarang, meskipun peranan kereta api sebagai angkutan umum telah menurun dan keberadaan tempat-tempat penginapan atau hotel-hotel di sekitar stasiun kereta api juga telah berubah.

oleh : Wakhudin. 2006. Proses Terjadinya Degradasi Nilai Moral pada Pelacur dan Solusinya (Thesis). Bandung: Program Studi Pendidikan Umum. Sekolah Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia

Memahami Emosi Individu


1. Pengertian Emosi

Hingga saat ini para ahli tampaknya masih beragam dalam memberikan rumusan tentang emosi dengan orientasi teoritis yang bervariasi pula. Kita mencatat beberapa beberapa teori tentang emosi dengan sudut pandang yang berbeda, diantaranya: teori Somatic dari William James, teori Cannon-Bard, teori Kogntif Singer-Schachter, teori neurobiological dan teori evolusioner Darwin. Perbedaan kerangka teori inilah yang menyebabkan kesulitan tersendiri untuk merumuskan tentang emosi secara tunggal dan universal. Terdapat sekitar 550 sampai 600 kata dalam bahasa Inggris yang memiliki makna yang sama dengan kata emosi, baik itu dalam bentuk kata kerja, kata benda, kata sifat, dan kata keterangan (Averil, 1975; Johnson Laird & Oatley, 1989; Storm & Storm, 1987). Meski tidak didapati rumusan emosi yang bersifat tunggal dan universal, tetapi tampaknya masih bisa ditemukan persesuaian umum bahwa keadaan emosional merupakan satu reaksi kompleks yang berkaitan dengan kegiatan dan perubahan-perubahan secara mendalam yang dibarengi dengan perasaan kuat atau disertai dengan keadaan afektif (J.P.Chaplin. 2005). English and English (Syamsu Yusuf, 2003) menyebut emosi ini sebagai “A complex feeling state accompanied by characteristic motor and grandular activities”. Menurut Abin Syamsuddin Makmun (2003) bahwa aspek emosional dari suatu perilaku, pada umumnya selalu melibatkan tiga variabel, yaitu: (1) rangsangan yang menimbulkan emosi (stimulus); (2) perubahan–perubahan fisiologis yang terjadi pada individu; dan (3) pola sambutan. Dalam situasi tertentu, pola sambutan yang berkaitan dengan emosi seringkali organisasinya bersifat kacau dan mengganggu, kehilangan arah dan tujuan. Berkenaan dengan perubahan jasmaniah yang terjadi terkait dengan emosi seseorang, Syamsu Yusuf (2003) memberikan penjelasan sebagaimana tampak dalam tabel berikut ini:

Terpesona

Reaksi elektris pada kulit

Marah

Peredaran darah bertambah cepat

Terkejut

Denyut jantung bertambah cepat

Kecewa

Bernafas panjang

Sakit marah

Pupil mata membesar

Cemas

Air liur mengering

Takut

Berdiri bulu roma

Tegang

Terganggu pencernaan, otot tegang dan bergetar.

Selanjutnya, dia mengemukakan pula tentang ciri-ciri emosi, yaitu: (1) lebih bersifat subyektif daripada peristiwa psikologis lainnnya seperti pengamatan dan berfikir; (2) bersifat fluktuatif atau tidak tetap, dan (3) banyak bersangkut paut dengan peristiwa pengenalan panca indera dan subyektif. Lebih jauh, Nana Syaodih Sukmadinata (2005) mengemukakan empat ciri emosi, yaitu:

  1. Pengalaman emosional bersifat pribadi dan subyektif. Pengalaman seseorang memegang peranan penting dalam pertumbuhan rasa takut, sayang dan jenis-jenis emosi lainnya. Pengalaman emosional ini kadang–kadang berlangsung tanpa disadari dan tidak dimengerti oleh yang bersangkutan kenapa ia merasa takut pada sesuatu yang sesungguhnya tidak perlu ditakuti. Lebih bersifat subyektif dari peristiwa psikologis lainnya, seperti pengamatan dan berfikir (Syamsu Yusuf, 2003)
  2. Adanya perubahan aspek jasmaniah. Pada waktu individu menghayati suatu emosi, maka terjadi perubahan pada aspek jasmaniah. Perubahan-perubahan tersebut tidak selalu terjadi serempak, mungkin yang satu mengikuti yang lainnya. Seseorang jika marah maka perubahan yang paling kuat terjadi debar jantungnya, sedang yang lain adalah pada pernafasannya, dan sebagainya.
  3. Emosi diekspresikan dalam perilaku. Emosi yang dihayati oleh seseorang diekspresikan dalam perilakunya, terutama dalam ekspresi roman muka dan suara/bahasa. Ekspresi emosi ini juga dipengaruhi oleh pengalaman, belajar dan kematangan.
  4. Emosi sebagai motif. Motif merupakan suatu tenaga yang mendorong seseorang untuk melakukan kegiatan. Demikian juga dengan emosi, dapat mendorong sesuatu kegiatan, kendati demikian diantara keduanya merupakan konsep yang berbeda. Motif atau dorongan pemunculannya berlangsung secara siklik, bergantung pada adanya perubahan dalam irama psikologis, sedangkan emosi tampaknya lebih bergantung pada situasi merangsang dan arti signifikansi personalnya bagi individu Menurut J.P. Chaplin (2005), motif lebih berkenaan pola habitual yang otomatis dari pemuasan, sementara reaksi emosional tidak memiliki pola atau cara-cara kebiasaan reaktif yang siap pakai.

Di lain pihak, Fehr & Russel (1984) Shaver, Schwarts, Kirson & O’Connor (1987) menyebutkan, emosi memiliki tiga bentuk, yaitu passivity, intentionality, dan subjectivity. Passivity berasal dari kata Yunani kuno abad ke-18 yaitu “pathe”, artinya sama dengan “nafsu” atau “hasrat”. Makna dasar dari passivity adalah berubah secara drastis, terutama berubah menjadi sangat buruk. Kata “pasif” seringkali digunakan dalam menerangkan kata-kata emosi. Sehingga kata-kata semacam “jatuh cinta”, “terjebak amarah” dikonotasikan sebagai tindakan pasif. Artinya, emosi hanyalah tindakan refleks sebagai hasil pengalaman sensoris sederhana, yang berada di bawah kontrol pribadi. Padahal sejatinya, manusia hidup memiliki kontrol yang lebih tidak sekadar emosinya, sehingga emosi tidak sekadar pasif. Intentionality (kesengajaan) masih sering dikaitkan dengan “nafsu”, tapi bisa bermakna yang sama sekali berbeda dengan passivity jika diterapkan dalam pengertian sehari-hari. Intentionality maksudnya, bahwa emosi terjadi karena suatu kesengajaan. Misalnya, orang tidak marah secara tiba-tiba, tanpa sebab musabab tetapi selalu ada sesuatu yang membuat dia marah, atau takut terhadap sesuatu, senang terhadap sesuatu, dan seterusnya. Sesuatu itu adalah objek kesengajaan dari emosi, sebagai hasil dari evaluasi dari sesuatu yang pernah terjadi sebelumnya. Subjectivity. Biasanya, emosi selalu dikaitkan dengan perbuatan subjektif sebagai akibat dari sebuah pengalaman diri terhadap objek eksternal. Meski demikian, emosi juga bersifat objektif, karena bisa dinilai sebagai baik atau buruk; bermanfaat atau berbahaya, bergantung kepada penilaian pribadi terhadap emosi tersebut.

Perasaan dan emosi pada dasarnya merupakan dua konsep yang berbeda tetapi tidak bisa dilepaskan. Perasaan selalu saja menyertai dan menjadi bagian dari emosi. Perasaan (feeling) merupakan pengalaman yang disadari yang diaktifkan oleh rangsangan dari eksternal maupun internal (keadaan jasmaniah) yang cenderung lebih bersifat wajar dan sederhana. Demikian pula, emosi sebagai keadaan yang terangsang dari organisme namun sifatnya lebih intens dan mendalam dari perasaan. Menurut Nana Syaodih Sukadinata (2005), perasaan menunjukkan suasana batin yang lebih tenang, tersembunyi dan tertutup ibarat riak air atau hembusan angin sepoy-sepoy sedangkan emosi menggambarkan suasana batin yang lebih dinamis, bergejolak, dan terbuka, ibarat air yang bergolak atau angin topan, karena menyangkut ekspresi-ekspresi jasmaniah yang bisa diamati. Contoh: orang merasa marah atas kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM, dalam konteks ini, marah merupakan perasaan yang wajar, tetapi jika perasaan marahnya menjadi intens dalam bentuk angkara murka yang tidak terkendali maka perasaan marah tersebut telah beralih menjadi emosi. Orang merasa sedih karena ditinggal kekasihnya, tetapi jika kesedihannya diekspresikan secara berlebihan, misalnya dengan selalu diratapi dan bermuram durja, maka rasa sedih itu sebagai bentuk emosinya.

Perasaan dan emosi seseorang bersifat subyektif dan temporer yang muncul dari suatu kebiasaan yang diperoleh selama masa perkembangannya melalui pengalaman dari orang-orang dan lingkungannya. Perasaan dan emosi seseorang membentuk suatu garis kontinum yang bergerak dari ujung yang yang paling postif sampai dengan paling begatif, seperti: senang-tidak senang (pleasant-unpleasent), suka-tidak suka (like-dislike), tegang-lega (straining-relaxing), terangsang-tidak terangsang (exciting-subduing).

Menurut Syamsu Yusuf (2003) emosi dapat dikelompokkan ke dalam dua bagian yaitu: emosi sensoris dan emosi psikis. Emosi sensoris yaitu emosi yang ditimbulkan oleh rangsangan dari luar terhadap tubuh, seperti rasa dingin, manis, sakit, lelah, kenyang dan lapar. Emosi psikis yaitu emosi yang mempunyai alasan-alasan kejiwaan, seperti : (1) perasaan intelektual, yang berhubungan dengan ruang lingkup kebenaran; (2) perasaan sosial, yaitu perasaan yang terkait dengan hubungan dengan orang lain, baik yang bersifat perorangan maupun kelompok; (3) perasaan susila, yaitu perasaan yang berhubungan dengan nilai-nilai baik dan buruk atau etika (moral); (4) perasaan keindahan, yaitu perasaan yang berhubungan dengan keindahan akan sesuatu, baik yang bersifat kebendaan maupun kerohanian; dan (5) perasaan ke-Tuhan-an, sebagai fitrah manusia sebagai makhluk Tuhan (Homo Divinas) dan makhluk beragama (Homo Religious)

Sementara itu, Nana Syaodih Sukadinata (2005) mengetengahkan tentang macam-macam emosi individu, diantaranya: (1) takut, cemas dan khawatir. Ketiga macam emosi ini berkenaan dengan rasa terancam oleh sesuatu; (2) marah dan permusuhan, yang merupakan suatu perayaan yang dihayati seseorang atau sekelompok orang dengan kecenderungan untuk menyerang; (3) rasa bersalah dan duka, yang merupakan emosi akibat dari kegagalan atau kesalahan dalam melakukan perbuatan yang berkenaan norma; dan (4) cinta, yaitu jenis emosi yang menurut Erich Fromm berkembang dari kesadaran manusia akan keterpisahannya dengan yang lain, dan kebutuhan untuk mengatasi kecemasan karena keterpisahan tersebut.

Setiap orang memiliki pola emosional masing-masing yang berupa ciri-ciri atau karakteristik dari reaksi-reaksi perilakunya. Ada individu yang mampu menampilkan emosinya secara stabil yang ditunjukkan dengan kemampuan untuk mengontrol emosinya secara baik dan memiliki suasana hati yang tidak terlau variatif dan fluktuatif. Sebaliknya, ada pula individu yang kurang atau bahkan sama sekali tidak memiliki stabilitas emosi, biasanya cenderung menunjukkan perubahan emosi yang cepat dan tidak dapat diduga-duga.

Tingkat kematangan emosi (emotional maturity) seseorang dapat ditunjukkan melalui reaksi dan kontrol emosinya yang baik dan pantas, sesuai dengan usianya. Adalah hal yang wajar bagi seorang anak kecil usia 3-5 tahun, apabila dia merasa kecewa ketika tidak dipenuhi keinginannya untuk dibelikan permen coklat atau mainan anak-anak dan kemudian mengekspresikan emosinya dengan cara menangis dan berguling-guling di lantai. Tetapi, akan menjadi hal yang berbeda, jika hal itu terjadi pada seorang remaja atau dewasa dan jika hal itu benar-benar terjadi maka jelas dia belum menunjukkan kematangan emosinya.

Sekilas telah dikemukakan di atas bahwa pola sambutan emosional seringkali organisasinya kacau-balau dan hal ini sangat tampak pada mereka yang mengalami gangguan kekacauan emosional (emotional disorder) yaitu sejenis penyakit mental dimana reaksi emosionalnya tidak tepat dan kronis serta sangat menonjol atau menguasai kepribadian yang bersangkutan. Untuk kasus-kasus kekacauan emosi yang sangat ekstrem biasanya diperlukan terapi tersendiri dengan bantuan ahli.

Karena sifatnya yang dinamis, bisa dipelajari dan lebih mudah diamati, maka para ahli dan peneliti psikologi cenderung lebih tertarik untuk mengkaji tentang emosi daripada unsur-unsur perasaan. Daniel Goleman salah seorang ahli psikologi yang banyak menggeluti tentang emosi yang kemudian melahirkan konsep Kecerdasan Emosi, yang merujuk pada kemampuan mengenali perasaan diri sendiri dan perasaan orang lain, kemampuan memotivasi diri sendiri dan kemampuan mengelola emosi dengan baik pada diri sendiri dan dalam berhubungan dengan orang lain.

Sejalan dengan usianya, emosi seorang individu pun akan terus mengalami perkembangan, mulai dari. Dengan mengutip pendapat Bridges, Loree (Abin Syamsuddin Makmun, 2003) menjelaskan proses perkembangan dan diferensiasi emosional pada anak-anak, sebagai berikut

Usia

Ciri-Ciri

Pada saat dilahirkan

Bayi dilengkapi kepekaan umum terhadap rangsangan – rangsangan tertentu (bunyi, cahaya, temperatur)

0 – 3 bln

Kesenangan dan kegembiraan mulai didefinisikan dari emosi orang tuanya

3 – 6 bln

Ketidaksenangan berdiferensiasi ke dalam kemarahan, kebencian dan ketakutan

9 – 12 bln

Kegembiraan berdiferensiasi ke dalam kegairahan dan kasih sayang

18 bulan pertama

Kecemburuan mulai berdiferensiasi ke dalam kegairahan dan kasih sayang

2 th

Kenikmatan dan keasyikan berdiferensiasi dari kesenangan

5 th

Ketidaksenangan berdiferensiasi di dalam rasa malu, cemas dan kecewa sedangkan kesenangan berdiferensiasi ke dalam harapan dan kasih sayang

2. Memelihara Emosi

Emosi sangat memegang peranan penting dalam kehidupan individu, akan memberi warna kepada kepribadian, aktivitas serta penampilannya dan juga akan mempengaruhi kesejahteraan dan kesehatan mentalnya. Agar kesejahteraan dan kesehatan mental ini tetap terjaga, maka individu perlu melakukan beberapa usaha untuk memelihara emosi-emosinya yang konstruktif. Dengan merujuk pada pemikiran James C. Coleman (Nana Syaodih Sukmadinata, 2005), di bawah ini dikemukakan beberapa cara untuk memelihara emosi yang konstruktif.

  1. Bangkitkan rasa humor. Yang dimaksud rasa humor disini adalah rasa senang, rasa gembira, rasa optimisme. Seseorang yang memiliki rasa humor tidak akan mudah putus asa, ia akan bisa tertawa meskipun sedang menghadapi kesulitan.
  2. Peliharalah selalu emosi-emosi yang positif, jauhkanlah emosi negatif. Dengan selalu mengusahakan munculnya emosi positif, maka sedikit sekali kemungkinan individu akan mengalami emosi negatif. Kalaupun ia menghayati emosi negatif, tetapi diusahakan yang intensitasnya rendah, sehingga masih bernilai positif.
  3. Senatiasa berorientasi kepada kenyataan. Kehidupan individu memiliki titik tolak dan sasaran yang akan dicapai. Agar tidak bersifat negatif, sebaiknya individu selalu bertolak dari kenyataan, apa yang dimiliki dan bisa dikerjakan, dan ditujukan kepada pencapaian sesuatu tujuan yang nyata juga.
  4. Kurangi dan hilangkan emosi yang negatif. Apabila individu telah terlanjur menghadapi emosi yang negatif, segeralah berupaya untuk mengurangi dan menghilangkan emosi-emosi tersebut. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui: pemahaman akan apa yang menimbulkan emosi tersebut, pengembangan pola-pola tindakan atau respons emosional, mengadakan pencurahan perasaan, dan pengikisan akan emosi-emosi yang kuat. (akhmadsudrajat.wordpress.com)

Sumber:

Abin Syamsuddin Makmun. 2003. Psikologi Pendidikan. Bandung : PT Rosda Karya Remaja.

Calvin S. Hall & Gardner Lidzey (editor A. Supratiknya). 2005. Teori-Teori Psiko Dinamik (Klinis). Jakarta : Kanisius

Chaplin, J.P. (terj. Kartini Kartono).2005. Kamus Lengkap Psikologi. Jakarta : P.T. Raja Grafindo Persada.

Hurlock, Elizabeth B. 1980. Developmental Phsychology. New Yuork : McGraw-Hill Book Company

Nana Syaodih Sukmadinata. 2005. Landasan Psikologi Proses Pendidikan. Bandung : P.T. Remaja Rosdakarya.

Sumadi Suryabrata. 1984. Psikologi Kepribadian. Jakarta : Rajawali.

Syamsu Yusuf LN. 2003. Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja.. Bandung : PT Rosda Karya Remaja.