METAMORFOSIS

:::Hanya catatan kecil & kliping artikel:::

More About Me...

hanya seorang anak manusia yang sedang belajar memaknai hidup, tapi ada yang pernah bilang "jangan hanya bisa mencari makna, tapi lakukan sesuatu untuk menemukannya", dan ada lagi yang bilang bahwa manusia yang hanya berorientasi pada makna maka dia akan selalu terjebak di masa lalunya dan selalu ragu dengan masa depannya. akhirnya saya memutuskan untuk menjalani hidup apa adanya, biar lebih hidup!

Another Tit-Bit...

seseorang pernah mengatakan "kalo ada sesuatu yang bisa dilakukan sekecil apapun, jika diawali dengan baik mungkin hasilnya akan besar"

Showing posts with label Pemberdayaan. Show all posts
Showing posts with label Pemberdayaan. Show all posts

Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan desa melalui manajemen pendapatan desa


Desa yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah dan berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati, dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan desa, dalam melaksanakan tugas pelayanan, pembangunan desa serta pembinaan masyarakat, maka selain memiliki sumber pendapata asli desa sesuai dengan UU No. 32/2004 desa juga berhak atas bagian dari Dana Alokasi Umum yang diterima oleh daerah, demikian pula hak atas pembagian ini diamanatkan dalam UU No. 33/2004.

Untuk itu, agar pelaksanaan pembangunan di desa bisa lebih optimal sesuai dengan harapan pemerintah dan masyarakat, serta dapat menumbuhkan partisipasi dan lebih memberdayakan masyarakat sehingga bentuk desa yang mandiri dan berkeadilan dapat terwujud, maka perlu ditetapkan regulasi atau suatu sistem yang mengatur manajemen/pengelolaan desa khususnya yang terkait dengan keuangan. Dimana regulasi tersebut diharapkan dapat membantu dan mempermudah pemerintah desa dalam mengambil kebijakan maupun keputusan dalam pengelolaan aset dan keuangan desa. Hanya saja satu hal yang perlu diperhatikan adalah bahwa sistem pengelolaan keuangan desa harus dibuat sesederhana mungkin namun tetap mengacu pada peraturan yang ada. Kenapa harus sederhana? Perlu diingat bahwa sebagian besar sumber daya para penyelenggara pemerintahan desa masih relatif rendah dan masih selalu membutuhkan pedoman yang detail terhadap berbagai prosedur maupun aturan baru.

Dengan sistem yang sederhana itu diharapkan desa mampu mengelola hasil usaha yang merupakan hasil dari usaha-usaha yang sah yang dimaksudkan untuk meningkatkan pendapatan serta menciptakan usaha-usaha baru dalam batas sesuai dengan aturan yang berlaku. Usaha tersebut bisa meliputi pembakaran kapur, genting, bata merah, usaha perikanan, peternakan, perkebunan dan lain-lain. Dengan demikian maka selain sistem yang sederhana, para penyelenggara pemerintahan desa yang dalam hal ini adalah kepala desa dan perangkatnya perlu mendapatkan bimbingan untuk bisa lebih kreatif dalam mencari peluang-peluang usaha yang ada di wilayahnya agar nantinya usaha tersebut benar-benar merupakan usaha yang dapat memberikan kontribusi positif untuk mendukung sumber pendapatan desa yang pada akhirnya dapat membantu pemerintah daerah itu sendiri dalam mewujudkan desa yang mandiri. Selain itu, usaha yang diciptakan tersebut juga diharapkan dapat mendorong partisipasi masyarakat dalam berbagai kegiatan pembangunan serta dapat meningkatkan taraf ekonomi dan kemajuan masyarakat diberbagai bidang, termasuk pengembangan pola pikir yang berorientasi pada peningkatan kualitas hidup.

Adapun untuk meningkatkan pendapatan desa yang optimal dalam menunjang penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa yang lebih baik serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sumber-sumber pendapatan desa dapat dikembangkan dalam bentuk:

- Peningkatan, penggalian sumber pendapatan desa yang berasal dari swadaya, partisipasi dan gotong royong;

- Peningkatan jenis-jenis pungutan desa yang ditetapkan dengan peraturan desa;

- Peningkatan pemanfaatan sarana prasarana, sewa dan fasilitas lainnya yang dimiliki oleh desa.

Sedangkan usaha pengembangan kekayaan desa bisa dilakukan melalui:

- Penanaman pohon di pinggir jalan atau tempat lainnya yang dalam penguasaan dan pengawasan desa;

- Penitipan tanaman pada tanah-tanah masyarakat dengan sistem bagi hasil;

- Pemanfaatan hasil dari gerakan penghijauan;

- Penitipan bibit ternak, bibit ikan kepada masyarakat dengan sistem bagi hasil;

- Pemanfaatan bangunan desa;

- Pemanfaatan lapangan olah raga;

- Menyewakan tanah kas desa;

- Dan usaha-usaha lain yang dapat meningkatkan pendapatan desa sekaligus mewujudkan partisipasi masyarakat di berbagai sektor.

PBB dan Pengentasan Kemiskinan

Pada tanggal 22 Desember tahun 1992, Majelis Umum PBB Ke-47 menetapkan setiap tanggal 17 Oktober sebagai hari penanggulangan kemiskinan internasional, dengan tujuan mengundang perhatian masyarakat internasional terhadap masalah kemiskinan, mempromosi pekerjaan penghapusan kemiskinan sedunia, memobilisasi berbagai negara untuk mengatasi kemiskinan.

Hari penanggulangan kemiskinan tahun ini diperingati dengan tema " hak asasi manusia dan kehormatan kelompok miskin ". Sekjen PBB Ban Ki-moon dalam pidatonya kemarin menyatakan, berbagai negara perlu menekankan perhatian yang cukup terhadap hak asasi manusia dan kehormatan, di samping berupaya mengatasi kemiskinan, agar orang miskin berpartisipasi dalam pengambilan kebijakan dan berbagai kegiatan lainnya yang mungkin akan membawa dampak terhadap kehidupan mereka. Ban Ki-moon menghimbau berbagai anggota PBB dengan tindakan nyata menjamin setiap orang memiliki kehormatan dan hak kesetaraan, terus berupaya mengatasi kesulitan di lingkup seluruh dunia dan merealisasi keadilan.

Wakil Sekjen PBB, Asha-Rose Migiro di depan upacara peringatan menyatakan, untuk merealisasi target pembangunan milenium yang dijadwalkan pada tahun 2015, kita perlu bertindak selekasnya, bersatu dengan kekuatan di dunia, tak peduli negara yang kaya atau yang miskin, organisasi sosial atau lembaga swasta, untuk membentuk sebuah platform kerja sama yang sesungguhnya dalam pembangunan/

Pakar independen PBB untuk masalah hak asasi manusia dan kemiskinan ekstrimis, Magdalena Carmona menyerukan berbagai negara untuk menyadari kenyataan yang serius, yaitu di dunia ini terdapat 1,4 miliar penduduk hidup dalam kemiskinan ekstrimis, di antara lima orang rata-rata ada satu orang tidak mendapat jaminan kehidupan pokok yang dituntut oleh kehormatan umat manusia. Carmona menyatakan, krisis moneter yang dihadapi global baru-baru ini serta harga bahan makanan dan harga minyak yang terus membubung telah membawa tantangan amat besar yang baru terhadap upaya dunia untuk mengatasi kemiskinan, namun dia berpendapat bahwa umum seharusnya dengan erat menghubungkan usaha penanggulangan kemiskinan dengan hak asasi dan kehormatan manusia kelompok miskin, jangan menganggap usaha itu sebagai bermurah hati kepada orang miskin, pemerintah berbagai negara juga perlu menganggapnya sebagai kewajiban dan misi yang harus dijalankan.

Kemarin, PBB mengadakan pula serangkaian kegiatan, untuk mendiskusikan persoalan penanggulangan kemiskinan dalam situasi dewasa ini. Kantor Administrasi Pos PBB meluncurkan sebuah perangko peringatan yang bertema " kita mampu mengatasi kemiskinan ".

Bersamaan dengan itu, kegiatan yang ditujukan untuk menghimbau para warga biasa berjuang bersama untuk mengatasi kemiskinan telah dihidupkan secara resmi kemarin. Pada tahun 2007, kegiatan tersebut diikuti oleh 43,7 juta orang, suatu rekor baru. Tahun ini, penyelenggara meramalkan 60 juta orang akan mengikuti kegiatan tersebut dari tanggal 17 hingga 19 bulan ini. Selama tiga hari selanjutnya, pihak-pihak terkait akan mengadakan kegiatan dalam berbagai bentuk di universitas atau komunitas, supaya lebih banyak orang mengenal bahwa untuk menanggulangi kemiskinan harus mengambil tindakan efektif. Ketua Program Aksi Melenium PBB, Salil Shetty menyatakan, kegiatan tersebut bertujuan untuk menyampaikan sebuah informasi kepada pemimpin berbagai negara, umum yakin bahwa krisis moneter sekarang tidak seharusnya dijadikan sebagai alasan para pemimpin untuk tidak menaati janjinya, pemerintah berbagai negara perlu terus mengambil tindakan konkret dan positif untuk mengatasi kemiskinan, berupaya merealisasi target pembangunan milenium.

PEMBERDAYAAN PARTISIPASI MASYARAKAT DESA MELALUI PEMBANGUNAN BKM

Pada era demokratisasi sebagaimana tengah berjalan di negeri ini, masyarakat memiliki peran cukup sentral untuk menentukan pilihan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan dan aspirasinya. Masyarakat memiliki kedaulatan yang cukup luas untuk menentukan orientasi dan arah kebijakan pembangunan yang dikehendaki. Nilai-nilai kedaulatan selayaknya dibangun sebagai kebutuhan kolektif masyarakat dan bebas dari kepentingan individu dan atau golongan.


Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum terkecil yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati oleh negara. Pembangunan pedesaan selayaknya mengarah pada peningkatan kesejahteraan masyarakat pedesaan. Pembangunan pedesaan dapat dilihat pula sebagai upaya mempercepat pembangunan pedesaan melalui penyediaan sarana dan prasarana untuk memberdayakan masyarakat, dan upaya mempercepat pembangunan ekonomi daerah yang efektif dan kokoh. Pembangunan pedesaan bersifat multi-aspek, oleh karena itu perlu keterkaitan dengan bidang sektor dan aspek di luar pedesaan sehingga dapat menjadi pondasi yang kokoh bagi pembangunan nasional.

TATA KELOLA DESA

Desa sebagai salah satu entitas pemerintahan paling rendah menjadi arena paling tepat bagi masyarakat untuk mengaktualisasikan kepentingannya guna menjawab kebutuhan kolektif masyarakat. Mengacu pada UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pasal 206 disebutkan bahwa kewenangan desa mencakup:

  1. Urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa;
  2. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa adalah urusan pemerintahan yang secara langsung dapat meningkatkan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat.
  3. Tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan/atau pemerintah kabupaten/kota, tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan/atau pemerintah, kabupaten/kota kepada desa disertai dengan pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia.
  4. Urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundangan diserahkan kepada desa.

Melihat urusan pemerintahan yang dapat dikelola oleh desa sebagaimana diuraikan diatas, maka sesungguhnya desa memiliki kewenangan yang cukup luas. Kepala desa yang menurut undang-undang tersebut dipilih secara langsung oleh rakyat memiliki kewenangan dan legitimasi yang cukup kuat untuk membawa desa tersebut ke arah yang dikehendakinya. Namun demikian, masih sedikit masyarakat desa yang sadar bahwa potensi kewenangan ini harus diperjuangkan kejelasannya kepada pemerintah daerah untuk menjadi kewenangan yang lebih terperinci dan dinaungi oleh kebijakan pemerintah daerah yang cukup mengikat. Hal ini perlu dilakukan agar desa tidak hanya menjadi ’tong sampah’ dari urusan-urusan yang tidak bisa diselesaikan oleh pemerintah daerah.

Pada sisi pengelolaan anggaran, dengan adanya dana perimbangan maka pemerintah desa memiliki keleluasaan untuk mengalokasikan anggaran penyelenggaraan pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat desa (pembangunan) sesuai dengan kebutuhan di desa tersebut. Terlebih lagi saat ini, banyak sekali proyek-proyek pembangunan baik itu dari pemerintah pusat, provinsi, kabupaten dan dari lembaga donor yang memilih desa sebagai wilayah kerja proyeknya. Proyek-proyek berupa pembangunan fisik sarana prasarana, bantuan sosial hingga bantuan ekonomi sepatutnya menjadi energi pendorong tersendiri bagi desa untuk mengoptimalkan pemenuhan kebutuhan pembangunan desa. Namun demikian, pengelolaan potensi anggaran ini belum dapat dikoordinasikan dan dikelola dengan cukup baik oleh desa sehingga proyek-proyek tersebut dilaksanakan tidak terencana sebagai bagian dari rencana pembangunan desa yang lebih komprehensif. Kadang-kadang budaya ’nrimo’, asal ada yang mau bantu sudah cukup membuat masyarakat desa sedang padahal belum tentu yang proyek tersebut adalah yang dibutuhkan oleh desa.

Sebagaimana diuraikan dalam Penjelesan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa bahwa landasan pemikiran pengaturan (tata kelola) mengenai desa yaitu:

  1. Keanekaragaman, yang memiliki makna bahwa istilah ’desa’ dapat disesuaikan dengan asal usul dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Hal ini berarti pola penyelenggaraan pemerintahan serta pelaksanaan pembangunan di desa harus menghormati sistem nilai yang berlaku pada masyarakat setempat namun harus tetap mengindahkan sistem nilai bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam kaitan ini Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
  2. Partisipasi, memiliki makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa harus mampu mewujudkan peran aktif masyarakat agar masyarakat senantiasa memiliki dan turut serta bertanggungjawab terhadap perkembangan kehidupan bersama sebagai sesama warga desa.
  3. Otonomi asli, memiliki makna bahwa kewenangan pemerintahan desa dalam mengatur dan mengurus masyarakat setempat didasarkan pada hak asal usul dan nilai-nilai sosial budaya yang terdapat pada masyarakat setempat namun harus diselenggarakan dalam perspektif adiminstrasi pemerintahan negara yang selalu mengikuti perkembangan jaman.
  4. Demokratisasi, memiliki makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di desa harus mengakomodasi aspirasi masyarakat yang diartikulasi dan diagregasi melalui Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah desa.
  5. Pemberdayaan masyarakat, memiliki makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di desa ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat.

PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa disusun perencanaan pembangunan desa sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah kabupaten/kota. Perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud disusun oleh pemerintahan desa secara partisipatif dengan melibatkan seluruh masyarakat desa.

Perencanaan pembangunan desa disusun secara berjangka meliputi:

  • Rencana pembangunan jangka menengah desa yang selanjutnya disebut RPJMD untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
  • Rencana kerja pembangunan desa, selanjutnya disebut RKP-Desa, merupakan penjabaran dari RPJMD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.


RPJMD ditetapkan dengan peraturan desa dan RKP-Desa ditetapkan dalam keputusan kepala desa berpedoman pada peraturan daerah. Perencanaan pembangunan desa selayaknya didasarkan pada data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Pada proyek-proyek pembangunan pedesaan yang dilakukan oleh pihak lain di luar pemerintah desa (seperti REKOMPAK dengan Rencana Pembangunan Permukiman-nya), maka dokumen-dokumen perencanaan pembangunan yang dihasilkan harus mengacu dan atau terintegrasi dengan RPJM Desa atau RKP-Desa.

PERAN PEMERINTAHAN DESA

Sebagaimana dipaparkan dalam UU No. 32 tahun 2004 bahwa di dalam desa terdapat tiga kategori kelembagaan desa yang memiliki peranan dalam tata kelola desa, yaitu: pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan. Dalam undang-undang tersebut disebutkan bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan di tingkat desa (pemerintahan desa) dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Pemerintahan desa ini dijalankan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan di negeri ini. Pemerintah desa atau yang disebut dengan nama lain adalah kepala desa dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

Kepala desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Dalam melaksanakan tugasnya, kepala desa mempunyai wewenang:

  1. memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD;
  2. mengajukan rancangan peraturan desa;
  3. menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD;
  4. menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APB Desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD;
  5. membina kehidupan masyarakat desa;
  6. membina perekonomian desa;
  7. mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif;
  8. mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
  9. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.


Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Badan Permusyawaratan Desa berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. BPD berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. Anggota BPD terdiri dari Ketua Rukun Warga, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya.

BPD berfungsi menetapkan peraturan desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. BPD mempunyai wewenang:

  1. membahas rancangan peraturan desa bersama kepala desa;
  2. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan peraturan kepala desa;
  3. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala desa;
  4. membentuk panitia pemilihan kepala desa;
  5. menggali,menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat; dan
  6. menyusun tata tertib BPD.

PELEMBAGAAN PARTISIPASI MASYARAKAT DESA

Reformasi dan otonomi daerah telah menjadi harapan baru bagi pemerintah dan masyarakat desa untuk membangun desanya sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Bagi sebagian besar aparat pemerintah desa, otonomi adalah satu peluang baru yang dapat membuka ruang kreativitas bagi aparatur desa dalam mengelola desa. Hal itu jelas membuat pemerintah desa menjadi semakin leluasa dalam menentukan program pembangunan yang akan dilaksanakan, dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat desa tanpa harus didikte oleh kepentingan pemerintah daerah dan pusat. Sayangnya kondisi ini ternyata belum berjalan cukup mulus. Sebagai contoh, aspirasi desa yang disampaikan dalam proses musrenbang senantiasa kalah dengan kepentingan pemerintah daerah (eksekutif dan legislatif) dengan alasan bukan prioritas, pemerataan dan keterbatasan anggaran.

Dari sisi masyarakat, poin penting yang dirasakan di dalam era otonomi adalah semakin transparannya pengelolaan pemerintahan desa dan semakin pendeknya rantai birokrasi yang secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh positif terhadap jalannya pembangunan desa. Dalam proses musrenbang, keberadaan delegasi masyarakat desa dalam kegiatan musrenbang di tingkat kabupaten/kota gagasannya adalah membuka kran partisipasi masyarakat desa untuk ikut menentukan dan mengawasi penentuan kebijakan pembangunan daerah. Namun demikian, lagi-lagi muncul persoalan bahwa keberadaan delegasi masyarakat ini hanya menjadi ‘kosmetik’ untuk sekedar memenuhi ‘qouta’ adanya partisipasi masyarakat dalam proses musrenbang sebagaimana ditetapkan dalam undang-undang.

Merujuk pada kondisi di atas, tampaknya persoalan partisipasi masyarakat desa dalam proses pembangunan di pedesaan harus diwadahi dalam kelembagaan yang jelas serta memiliki legitimasi yang cukup kuat di mata masyarakat desa. Dalam UU No. 32 tahun 2004 sebenarnya telah dibuka ruang terkait pelembagaan partisipasi masyarakat desa tersebut melalui pembentukan Lembaga Kemasyarakatan. Lembaga Kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat. Lembaga kemasyarakatan mempunyai tugas membantu pemerintah desa dan merupakan mitra dalam memberdayakan masyarakat desa. Pembentukan lembaga kemasyarakatan ditetapkan dengan peraturan desa. Hubungan kerja antara lembaga kemasyarakatan dengan pemerintahan desa bersifat kemitraan, konsultatif dan koordinatif.
Tugas lembaga kemasyarakatan meliputi:

  1. menyusun rencana pembangunan secara partisipatif;
  2. melaksanakan, mengendalikan, memanfaatkan, memelihara dan mengembangkan pembangunan secara partisipatif;
  3. menggerakkan dan mengembangkan partisipasi, gotong royong dan swadaya masyarakat
  4. menumbuhkembangkan kondisi dinamis masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat.


Dalam melaksanakan tugasnya, lembaga kemasyarakatan mempunyai fungsi:

  1. penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan;
  2. penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  3. peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat;
  4. penyusunan rencana, pelaksanaan, pelestarian, dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif;
  5. penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa, partisipasi, serta swadaya gotong royong masyarakat;
  6. pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga; dan
  7. pemberdayaan hak politik masyarakat;
  • Kegiatan lembaga kemasyarakatan ditujukan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui:
  • Peningkatan pelayanan masyarakat;
  • Peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan;
  • Pengembangan kemitraan;
  • Pemberdayaan masyarakat; dan
  • Pengembangan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat setempat.


Dalam pelaksanaan kegiatan REKOMPAK di wilayah Kabupaten Ciamis sebelah selatan, proses pembangunan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) dimaksudkan untuk mewadahi potensi partisipasi masyarakat desa dalam pengelolaan pembangunan di pedesaan. Pengelolaan pembangunan pedesaan dimaksud adalah segala urusan yang terkait dengan kegiatan pembangunan pedesaan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan pendayagunaan produk pembangunan di tingkat desa. Lebih dari itu, BKM juga dapat berperan dalam memperjuangkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat desa lepada pihak-pihak lain diluar pemerintah desa.

Apabila dikaji lebih lanjut, karakteristik BKM memiliki kesesuaian dengan ciri-ciri lembaga kemasyarakatan sebagaimana dipaparkan di atas. BKM malah seharusnya memiliki legitimasi yang cukup kuat karena anggota-anggota dipilih secara langsung oleh masyarakat melalui serangkaian kegiatan pemilihan mulai dari tingkat RT. Kriteria calon anggota BKM pun dibuat atas dasar kesepakatan masyarakat untuk menemukan sosok-sosok ‘orang baik’ yang akan mengendalikan BKM di desanya. Selain itu, proses pengambilan keputusan tertinggi dalam BKM adalah musyawarah warga di tingkat desa.

Harapan yang cukup besar dari masyarakat desa disandarkan di pundak BKM untuk benar-benar menjadi lembaga masyarakat yang cukup ‘capable’ untuk memperjuangkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat desa. Berbekal dokumen Rencana Pembangunan Permukiman (RPP), BKM diharapkan dapat menjadi ‘marketing’-nya masyarakat untuk mempromosikan kebutuhan pembangunan di desanya kepada pemerintah kabupaten, provinsi, pusat serta pihak-pihak lain yang memiliki perhatian terhadap pembangunan pedesaan. (Oleh: Donny Setiawan, Field Coordinator DMC Pangandaran)

PEMBANGUNAN PEREKONOMIAN NASIONAL










Sejak pemerintahan Orde Baru sampai sekarang, gonjang-ganjing mengenai peningkatan taraf hidup petani di pedesaan selalu mengalami dinamika. Apapun kebijakan pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup petani, seringkali menuai kritikan dan kontroversi dari berbagai pihak. Banyak kalangan yang mengatakan petani sebagai "wong cilik" yang kehidupannya semakin tertindas dan harus menjadi tumbal atas kebijakan perekonomian pemerintah. Kita lihat kembali bagaimana kebijakan penentuan harga dasar gabah, pengurangan subsidi pupuk, mahalnya harga bahan bakar dan baru-baru ini kebijakan import yang dirasa tidak berpihak pada kepentingan dan kesejahteraan petani.

Disisi lain, pembangunan nasional juga menciptakan kesenjangan antara desa dan kota. Banyak peneliti yang sudah membuktikan bahwa pembangunan semakin memperbesar jurang antara kota dan desa. Sangat disadari, negara berkembang seperti Indonesia mengkonsentrasikan pembangunan ekonomi pada sektor industri yang membutuhkan investasi yang mahal untuk mengejar pertumbuhan. Akibatnya sektor lain seperti sektor pertanian dikorbankan yang akhirnya pembangunan hanya terpusat di kota-kota. Hal ini juga sesuai dengan hipotesa Kuznets, bahwa pada tahap pertumbuhan awal pertumbuhan diikuti dengan pemerataan yang buruk dan setelah masuk pada tahap pertumbuhan lanjut pemerataan semakin membaik. (Todaro, 2000) Faktor-faktor yang mempengaruhi kesenjangan tersebut antara lain karena perbedaan pendidikan, ketersediaan lapangan pekerjaan, infrastruktur investasi, dan kebijakan (Arndt, 1988).

Dewasa ini, telah banyak para ahli pembangunan masyarakat pedesaan yang mengangkat permasalahan ini ke permukaan. Karena sesungguhnya yang terjadi petani tetap miskin, sebab persoalan yang berkaitan dengan produksi seperti kapasitas sumber daya manusia, modal, dan kebijakan tetap sama dari tahun ke tahun walaupun bentuknya berbeda. Studi mengenai kemiskinan pedesaan oleh Sarman dan Sajogyo (2000) menunjukkan bahwa untuk daerah pedesaan di Sulteng mencapai 48,08% sementara untuk perkotaan sekitar 12,24%. Studi ini menggunakan pendekatan jisam (kajian bersama) sehingga kriteria kemiskinan sangat lokalistik berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dasar dan kepemilikan masyarakat.

Banyak proyek/program pemerintah yang sudah dilakukan untuk mendorong pembangunan perekonomian masyarakat pedesaan. Proyek/program tersebut dilakukan masing-masing departemen maupun antar departemen. Pada umumnya proyek-proyek yang digulirkan masih pada generasi pemberian bantuan fisik kepada masyarakat. Baik berupa sarana irigasi, bantuan saprotan, mesin pompa, pembangunan sarana air bersih dan sebagainya. Kenyataannya, ketika proyek berakhir maka keluaran proyek tersebut sudah tidak berfungsi atau bahkan hilang. beberapa faktor yang mempengaruhi kegagalan proyek tersebut antara lain, yaitu: (1) ketidaktepatan antara kebutuhan masyarakat dan bantuan yang diberikan (2) paket proyek tidak dilengkapi dengan ketrampilan yang mendukung (3) tidak ada kegiatan monitoring yang terencana (4) tidak ada kelembagaan di tingkat masyarakat yang melanjutkan proyek.

Belajar dari berbagai kegagalan tersebut, generasi selanjutnya proyek-proyek mulai dilengkapi dengan aspek lain seperti pelatihan untuk ketrampilan, pembentukan kelembagaan di tingkat masyarakat, keberadaan petugas lapang, melibatkan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Atau dengan kata lain beberapa proyek dikelola dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat. Dibandingkan dengan generasi sebelumnya, hasil proyek lebih lama dimanfaatkan oleh masyarakat bahkan berkembang memberikan dampak positif.

Pemberdayaan adalah bagian dari paradigma pembangunan yang memfokuskan perhatiannya kepada semua aspek yang prinsipil dari manusia di lingkungannya yakni mulai dari aspek intelektual (Sumber Daya Manusia), aspek material dan fisik, sampai kepada aspek manajerial. Aspek-aspek tersebut bisa jadi dikembangkan menjadi aspek sosial-budaya, ekonomi, politik, keamanan dan lingkungan.

Telaah lebih lanjut paper ini adalah bagaimanakah peran pemberdayaan masyarakat desa dalam program-program pemerintah untuk peningkatan pendapatan. Kemudian seberapa besarkah kegiatan ekonomi masyarakat desa mendukung perekonomian nasional. Topik tersebut masih relevan untuk dibahas bagi agenda pembangunan ekonomi Indonesia ke depan, mengingat keberadaan masyarakat desa dari sisi kualitas dan kuantitas menjadi peluang dan tantangan.
Oleh : MG Ana Budi Rahayu

Silahkan klik disini untuk download artikel selengkapnya (21 halaman dokumen pdf)

STRATEGI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

View SlideShare presentation or Upload your own. (tags: ekonomi lokal)
Usaha untuk penguatan daya saing ekonomi lokal untuk pengembangan ekonomi daerah.


SlideShare Link

PNPM MANDIRI BUKAN JAWABAN PENGHAPUSAN KEMISKINAN

Gerakan Antipemiskinan Rakyat Indonesia (GAPRI) menilai Program Nasional Penanggulangan Kemiskinan (PNPM) Mandiri bukanlah jawaban strategis bagi upaya penghapusan kemiskinan di Indonesia. Selain terkesan sebagai proyek singkat seumur jabatan presiden, PNPM Mandiri justru menjadi kebijakan yang malah menghambat kaum miskin keluar dari kemiskinannya.

______________________________

Gerakan Antipemiskinan Rakyat Indonesia (GAPRI) menilai Program Nasional Penanggulangan Kemiskinan (PNPM) Mandiri, yang diluncurkan
Presiden pertengahan tahun lalu tidak lebih dari sebuah kandang proyek dari berbagai proyek departemen, kementerian maupun lembaga yang diklaim memberdayakan dan diberi label PNPM Mandiri.

PNPM Mandiri mulai dilaksanakan tahun 2007 oleh Program Pengembangan Kecamatan (PPK) dan Proyek Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) yang notabene merupakan proyek-proyek lama yang hadir pada saat krisis terjadi. Tahun 2008 selain PPK dan P2KP, proyek yang masuk kandang PNPM Mandiri adalah P2PDT (Program Pembangunan Daerah Tertinggal dan Khusus), PPIP (Proyek Pembangunan Infrastruktur Pedesaan), dan PUAP (Program Usaha Agribisnis Perdesaan).

Jika PNPM Mandiri dikatakan sebagai strategi penanggulangan kemiskinan oleh Pemerintah, GAPRI justru menyimpulkan sebaliknya, bahwa PNPM Mandiri bukanlah jawaban strategis bagi upaya penghapusan kemiskinan di Indonesia. Selain terkesan sebagai proyek singkat seumur jabatan presiden. PNPM Mandiri justru menjadi kebijakan yang malah menghambat kaum miskin keluar dari kemiskinannya. Seandainya benar, PPK dan P2KP merupakan strategi terbaik dalam penanggulangan kemiskinan, maka dapat dipastikan penduduk miskin akan turun siginifikan pada tahun 2006 dan 2007. Namun hal ini tidak terjadi, dan semakin membuktikan bahwa PNPM Mandiri hanyalah kandang proyek yang tidak mampu menjawab penyebab kemiskinan. Setidaknya, argumen tersebut didasarkan pada bukti-bukti:

Pertama, target sasaran terbesar PNMP Mandiri ternyata bukanlah kaum miskin sesuai ukuran BPS, melainkan didominasi oleh mereka yang memiliki usaha dan mereka yang berkepentingan pada infrastruktur. Kondisi ini menyebabkan kaum miskin akan menikmati manfaat langsung lebih kecil daripada yang bukan miskin. Itupun lebih didominasi sebagai tetesan efek dari manfaat yang diterima oleh kelompok-kelompok yang tidak miskin.

Kedua, program-program PNPM Mandiri lebih didominasi oleh infrastruktur dan bantuan modal. Orientasi kedua bidang tersebut jelas bukan penyebab utama terjadinya kemiskinan. Bagaimana mungkin kaum miskin lebih dominan memiliki usaha dan kemudahan dalam mengakases pasar? Sementara untuk hak-hak dasar dalam keseharian saja tidak terpenuhi. Jika mendasarkan pada kemiskinan pedesaan, jelas faktanya bahwa sekitar 13 juta rumah tangga merupakan petani gurem. Demikian pula pada perkotaan, yang dibutuhkan adalah jaminan dan perlindungan dalam bekerja, seperti pedagang kaki lima dan buruh. Disinilah masalahnya, PNPM Mandiri tidak memiliki komitmen dalam memastikan struktur dan kebijakan yang menghambat kaum miskin untuk diintervensi. Orientasi pada dua bidang tersebut jelas menunjukkan bahwa penanggulangan kemiskinan akan berjalan lambat, itupun terjadi jika ada tetesan efek.

Ketiga, PNPM Mandiri bukanlan pemberdayaan sebagaimana namanya. Bagaimana mungkin terjadi pemberdayaan dilakukan melalui proyek yang didominasi oleh infrastruktur dan bantuan modal? Dalam konteks penghapusan kemiskinan, pemberdayaan kaum miskin semestinya diarahkan pada perubahan struktur dan kebijakan yang menghambat kaum miskin untuk mendapatkan dan mengaktualisasi hak-haknya. Ruang tersebut tampaknya kecil atau bahkan tidak ada dalam PNPM Mandiri, dan lebih didominasi oleh semangat usaha dalam kerangka pertumbuhan ekonomi.

Keempat, PNPM Mandiri mengklaim bahwa setiap kecamatan akan menciptakan lapangan kerja bagi 250 orang. Namun penciptaan lapangan kerja itu hanya bersifat sementara karena hanya berbentuk cash for work. Padahal apa yang disuguhkan oleh PNPM Mandiri adalah lapangan kerja semu yang tidak berorientasi jangka panjang. Setelah proyek selesai para pekerja pun akan menganggur lagi, miskin lagi. Namun, secara politis strategi ini akan diklaim sebuah prestasi yang bisa dijual bahwa pemerintah telah mengurangi pengangguran sehingga memperbaiki data pengangguran BPS.

Kelima, pendanaan PNPM Mandiri secara dominan dibiayai dari utang luar negeri, yang sampai saat ini tetap menjadi masalah dalam APBN. Ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak memiliki keberpihakan, dan menyerahkan penanggulangan kemiskinan kepada pihak luar untuk mengurusi kaum miskin. PNPM Mandiri pada dua tahun mendatang akan mencakup semua kecamatan dengan anggaran Rp 1 - 3 miliar. Itu artinya, penarikan utang akan terjadi lebih besar lagi. Utang luar negeri jelas menjadi beban dan menguras banyak keuangan negara yang semestinya dapat diarahkan pada penanggulangan kemiskinan itu sendiri. Disinilah utang luar negeri menjadi sumber pemiskinan bagi bangsa ini. Dan bagaimana mungkin menanggulangi kemiskinan, sementara utang luar
negeri terus kita perbesar?

Keenam, PNPM Mandiri tidak konsisten dengan Strategi Nasional Penanggulangan Kemiskinan (SNPK) yang telah diluncurkan pada tahun 2005, dan diadopsi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) SBY-JK Bab XVI. SPNK semestinya menjadi acuan semua pihak dalam penanggulangan kemiskinan justru diabaikan dalam PNPM Mandiri. Pengabaian itu terbukti paradigma hak, pemisahan kelembagaan Tim Pengendali yang berdiri sendiri, koordinasi dan sinkronisasi antar departemen/kementer ian dan lembaga yang masih bekerja diluar tugas pokok dan fungsi. Misalnya, bagaimana mungkin Depdagri, Depertemen Pekerjaan Umum, Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal dan Departemen mempunyai proyek infrastruktur dan saling menyalurkan kredit usaha kecil? Jika demikian, apakah tidak sebaiknya Kementerian Usaha Kecil
dan Menengah dibubarkan saja?

Dalam konteks penghapusan kemiskinan di Indonesia, GAPRI menuntut kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk konsisten dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), khususnya Bab XVI mengenai Penanggulangan Kemiskinan. Pada Bab tersebut, sangat jelas bahwa kemiskinan didefinisikan sebagai kondisi seseorang atau sekelompok orang, laki-laki dan perempuan, yang tidak terpenuhi hak-hak dasarnya (meliputi hak atas pangan, pendidikan, kesehatan, pekerjaan dan berusaha, perumahan, air bersih dan sanitasi, tanah, sumber daya alam dan lingkungan hidup, rasa aman dan hak untuk berpartisipasi dalam keseluruhan proses pembangunan) untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat.

Berdasar pada Bab XVI sebagai aktualisasi visi-misi yang telah dibuat, adalah kewajiban bagi SBY-JK untuk merumuskan program penanggulangan kemiskinan yang benar-benar menjawab penyebab utama kemiskinan, jaminan dan perlindungan atas hak pekerjaan, berorientasi jangka panjang, berbasis pembiayaan dalam negeri, sinkronisasi dan koordinasi aparat yang lebih baik, tentu saja tidak seperti PNPM Mandiri.

Abdul Ghofur
Gerakan Antipemiskinan Rakyat Indonesia

Penulis: ray