METAMORFOSIS

SatuDunia, Jakarta. Krisis ekonomi yang melanda dunia mengakibatkan Indonesia berada di simpang jalan. Terkait dengan hal itulah muncul wacana untuk melakukan reformasi jilid II di Indonesia. Hal itu mengemuka dalam pembukaan konferensi INFID ke-15 di Jakarta (27/10).
___________________

Kehancuran sistem ekonomi sosialis Uni Soviet menimbulkan keraguan keberlanjutan paham sosialis. Demikian halnya dengan kapitalisme yang sedang diambang kehancuran akibat krisis ekonomi yang melanda negara pengusungnya, Amerika Serikat.

Dalam sambutannya mengawali Konferensi INFID ke-15, M. Dawam Rahardjo, mengatakan bahwa interaksi antara demokrasi dan ekonomi adalah sebuah masalah klasik. “Demokrasi mendasari ekonomi atau sebaliknya,” ujarnya seperti ditulis dalam media advisory INFID.

Dikatakan juga, dalam praktik sosialis, sistem politik ditegakkan lebih dulu, baru dibangun perekonomian sosialis. “Sementara, kaum kapitalis percaya bahwa demokrasi didasarkan pada kapitalisme. Tanpa kapitalisme, demokrasi tidak akan berkembang,” jelasnya.

Sebagaimana diketahui, pada awal dasawarsa 90-an, rezim sosialis di Uni Soviet mengalami keruntuhan. Michael Gorbachev, Presiden Uni Soviet, mengumumkan dua reformasi, yaitu reformasi politik (glassnotz) dan reformasi ekonomi (perestroika).

Sementara, kini ekonomi pasar bebas juga sedang diambang kebangkrutan dengan terjadinya krisis ekonomi yang sedang melanda AS. INFID menilai bahwa akar dari krisis ekonomi AS sesungguhnya adalah imperialisme di bidang politik yang mengakibatkan defisit besar dalam APBN dan neraca pembayaran. Ini sebagai akibat pembiayaan politik perang dan sistem ekonomi riba yang menciptakan ekonomi buih atau bubble economy.

“Perdebatan dalam dua ranah ini menempatkan dunia, termasuk Indonesia, berada di simpang jalan,” kata Dawam Raharjo, “Demokrasi dan pembangunan ekonomi adalah dua hal yang saling mempengaruhi.”

Lalu dikatakan pula, pengalaman Indonesia sebelum dan sesudah merdeka, ketidakmerataan pembangunan ekonomi, menimbulkan gejolak politik. Kemiskinan berkepanjangan akan menuju revolusi.

“Pilihan Indonesia ke depan adalah menegakkan kembali kedaulatan rakyat dan berani melakukan perubahan paradigma pembangunan ekonomi menuju kemandirian,” tambahnya. Menurut Dawam, kemandirian ekonomi bisa dilakukan jika Pemerintah mengubah paradigma APBN yang bergantung pada utang, menegakkan kedaulatan pangan, kedaulatan energy, dan kedaulatan finansialnya.