METAMORFOSIS

Mungkin sebenarnya tidak selalu, bahkan sejak jaman kolonial, desa sudah mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah hindia-belanda. Hal ini terbukti dengan diakuinya keberadaaan pemerintahan desa yang diatur dalam peraturan perundangan waktu itu. Tetapi sudah menjadi paradigma bahwa desa adalah unsur pemerintahan yang berada di urutan terbawah dalam daftar perhatian pemerintah. Meskipun akhir-akhir ini sudah mulai muncul geliat untuk kembali “menghidupkan” ujung tombak pelayanan masyarakat ini misalnya dengan adanya rencana pembuatan undang-undang tentang desa, namun tetap saja, desa adalah desa, sebuah unit penyelenggaraan pemerintahan dengan sistem yang sangat sederhana.

Ironisnya, dengan kesederhanaan itu desa dituntut untuk bisa “ngawulani” berbagai kepentingan yang seringkali menjadi beban berat apabila dilihat dari segi kapasitas dan kewenangan yang dimiliki termasuk ketika desa menjadi favorit komoditas politik pada masa-masa menjelang pesta demokrasi. Selanjutnya desa hanya akan menjadi objek, padahal untuk mewujudkan kesejahteraan yang diperlukan adalah adanya partisipasi dari seluruh elemen yang di dalamnya syarat dengan kegiatan yang dilaksanakan di level terbawah, artinya desa harus menjadi subjek pembangunan. Bukan hanya di tataran pemerintahan melainkan di seluruh lapisan masyarakat dimana pemerataan kesejahteraan akan benar-benar menyentuh sasaran.

Kembali pada pertanyaan kenapa desa masih dianggap remeh, setidaknya ada beberapa indikator yang mencerminkan rendahnya daya tawar desa yang membuat pertanyaan tersebut hampir tidak terjawab.

· SDM yang rendah

· Wilayah kerja yang sempit

· Anggaran penyelenggaraan pemerintahan sedikit

· Sistem kerja klasik

· Posisi dalam struktur pemerintahan terrendah

· Wewenang pengelolaan SDA sangat terbatas

· Tidak bisa menghasilkan sesuatu yang dianggap menguntungkan

· Proyek kegiatan yang dilaksanakan berdana minim

· Dan lain-lain

Bagaimanapun idealnya sebuah sistem apabila tidak didukung dengan sumber daya yang bagus maka pelaksanaanya pun akan tetap terseok-seok. Bukan rahasia lagi dan semua orang pun mengakui bahwa SDM dalam struktur pemerintahan desa menjadi faktor yang paling merefleksikan kemajuan dan perkembangan desa di masa depan. Untuk itu perlu dilakukan evaluasi terhadap pola rekriutmen aparat pemerintah desa yang selama ini terkesan seadanya dan kurang terkontrol. Yang menjadi masalah adalah bahwa minat masyarakat untuk mengisi struktur jabatan di desa masih rendah, dan kalaupun ada yang berminat biasanya hanya mereka yang sudah tidak punya pilihan pekerjaan lain atau bahkan hanya dijadikan pekerjaan sambilan. Sedangkan yang semestinya dianggap memadai dan mempunyai kapasitas yang cukup akan menjauh dari pekerjaan sebagai perangkat desa dan memilih mencari pekerjaan yang lebih menghasilkan. Cukup rasional dan memang tidak banyak yang bisa diharapkan dengan menjadi aparat pemerintah desa.

Selain pola rekruitmen yang perlu dievaluasi, pembenahan sumber daya manusia bagi aparat pemerintah desa bisa dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan baik yang menyangkut praktek-praktek penyelenggaraan pemerintahan maupun pengembangan pola pikir yang berorientasi pada peningkatan kreativitas dan inisiatif. Kenyataan dalam praktek yang sebenarnya, para perangkat desa dituntut untuk bisa selalu tanggap terhadap lingkungan wilayah kerjanya dan mampu melihat peluang untuk mengembangkan kekayaan desa melalui peningkatan sumber pendapatan desa. Aplikasi itulah yang dibutuhkan guna mendorong pemerintah desa agar bisa mengelola anggaran yang terbatas untuk menciptakan kemandirian yang partisipatif dan mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh warganya.